Pemerintah Indonesia tengah merancang strategi pembangunan komprehensif guna melepaskan diri dari 'middle income trap', yaitu kondisi di mana suatu negara berhasil naik dari pendapatan rendah namun kesulitan mencapai status negara berpendapatan tinggi. Upaya ini dilaksanakan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, seperti dilansir dari Detik Finance, menyatakan bahwa tantangan global, termasuk tekanan harga komoditas dan dinamika ekonomi dunia, menuntut respons kebijakan yang adaptif namun tetap berlandaskan fondasi yang kuat. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (7/4/2026).
Ada lima agenda besar yang dianggap krusial untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah. Agenda-agenda ini menjadi kunci utama bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi fokus pertama, dengan penekanan pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini mencakup investasi di bidang pendidikan, kesehatan, serta sistem perlindungan sosial yang memadai.
Kedua, pembangunan infrastruktur terus digenjot untuk memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Reformasi kelembagaan merupakan agenda ketiga, berfokus pada penciptaan birokrasi yang lebih efektif dan kredibel. Tujuannya adalah untuk menghasilkan regulasi yang benar-benar berdampak positif bagi perekonomian dan pembangunan.
Keempat, penguatan kebijakan ekonomi makro dilakukan agar lebih adaptif dan responsif terhadap fluktuasi serta dinamika global. Fleksibilitas ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak eksternal.
Terakhir, menjaga stabilitas politik dan keamanan diidentifikasi sebagai prasyarat utama bagi keberhasilan seluruh upaya pembangunan. Tanpa lingkungan politik dan keamanan yang stabil, agenda pembangunan akan sulit berjalan optimal.
Suahasil Nazara menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan kelima agenda ini. Menurutnya, konsistensi harus diterjemahkan dalam setiap periode pemerintahan dan dicerminkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun.
Kredibilitas Kebijakan sebagai Kunci
Kredibilitas menjadi faktor esensial dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. "Kredibilitas menjadi sangat penting. APBN yang kredibel, Danantara yang kredibel dan tentu kebijakan moneter yang kredibel, yang dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh dunia usaha. Ini menjadi modal yang sangat penting, ini menjadi imperatif dari semua yang mengelola kebijakan fiskal, moneter, maupun kebijakan investasi Republik Indonesia," jelas Suahasil.
Wamenkeu optimistis Indonesia mampu keluar dari middle income trap dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia menyoroti fundamental ekonomi Indonesia yang diklaim tetap solid, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%.
"Itu banyak negara lain iri bisa punya pertumbuhan di atas 5%, bisa punya inflasi di kaliber 3%. Lalu kemudian surplus dagang kita sudah 70 bulan berturut-turut, 5 tahun lebih surplus dagang, cadangan devisa kita memadai, manufaktur kita masih ekspansif," tutupnya.
