Sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia menghadapi tekanan signifikan menyusul lonjakan harga bahan baku. Konflik di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai sekitar US$ 110 per barel, yang secara langsung berdampak pada komponen produksi tekstil.
Kenaikan harga bahan baku ini diperkirakan akan menyebabkan peningkatan harga pakaian jadi di tingkat ritel. Menurut Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), harga paraxylene, bahan baku utama polyester, telah meroket ke level US$ 1.300 per ton, mengalami kenaikan sekitar 40% dalam dua minggu terakhir, seperti dikutip dari Detik Finance pada Rabu (8/4/2026).
Redma menjelaskan bahwa efek domino dari kenaikan harga bahan baku tekstil akan merambat secara bertahap hingga tiga minggu ke depan. Dampak ini akan terasa pertama pada produsen kain dalam satu minggu, kemudian berlanjut ke sektor pakaian jadi dalam dua minggu berikutnya.
Di sisi ritel, diperkirakan akan ada penyesuaian harga barang jadi yang bisa mencapai 10%. Meskipun demikian, permintaan pasar domestik cenderung stabil bahkan meningkat, terutama karena harga bahan baku impor juga mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan produk lokal.
Redma menambahkan bahwa pasokan bahan baku polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri sejauh ini tidak mengalami kendala ketersediaan, hanya saja harganya mengalami peningkatan. Namun, secara keseluruhan, tingkat utilitas nasional produsen polyester masih di bawah 40%, sementara produsen rayon sekitar 70%.
Kondisi ini membuat produsen hanya dapat melayani konsumen loyal. Banyak pabrik yang berhenti beroperasi enggan berproduksi kembali selama praktik persaingan tidak sehat di pasar domestik masih terjadi, menurut Redma.
Di sisi lain, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menyoroti penutupan puluhan pabrik dalam tiga tahun terakhir. Hal ini dianggap sebagai indikasi deindustrialisasi yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam menjaga ekosistem industri TPT nasional, khususnya pasar domestik.
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor produk benang meningkat 84% dan kain 50% dalam lima tahun terakhir. Menurut Agus, banjir impor inilah yang menjadi biang kerok deindustrialisasi di sektor ini.
Agus menyatakan, “Ini yang menjadi biang kerok terjadinya deindustrialisasi, padahal izin impornya sebagian besar ada di tangan pemerintah, di sini sudah jelas bahwa program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total.” Ia juga menduga adanya permainan mafia dengan regulator yang mengakibatkan pasar domestik dikuasai barang impor.
Pihak KAHMI Tekstil menilai bahwa permasalahan industri tekstil sudah salah urus sejak awal, bahkan tanpa kondisi konflik geopolitik. Pemerintah dianggap memprioritaskan bahan baku impor dan mengabaikan banyak produsen lokal yang terpaksa gulung tikar.
“Wajar jika publik menduga adanya keterlibatan beberapa oknum pejabat pemerintah yang menjaga kepentingan kelompok importir,” tutur Agus. Ia juga menyebutkan bahwa kegagalan serupa terjadi di sektor industri lainnya.
Agus menyesalkan sikap kementerian teknis yang menutupi kegagalan tersebut. Meskipun Kementerian Perindustrian mengklaim adanya pertumbuhan industri manufaktur, kontribusi ekonominya masih sekitar 18%, jauh dari target Presiden Prabowo sebesar 20,8%.
