Badan Pengelola Investasi Danantara memproyeksikan nilai investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 17,3 triliun pada Senin (4/5/2026). Proyek strategis ini dirancang untuk menangani beban sampah harian sekaligus membersihkan tumpukan sampah lama di wilayah ibu kota.
CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa estimasi investasi tersebut didasarkan pada target kapasitas pengolahan minimal 8.000 ton sampah per hari. Angka ini merujuk pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan limbah padat secara berkelanjutan melalui teknologi ramah lingkungan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
"Kalau 8.000 ya investasinya kurang lebih US$ 1 miliar ya," ujar Rosan Roeslani, CEO Danantara, saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (4/5/2026). Rosan menambahkan bahwa pemerintah memiliki ambisi untuk meningkatkan kapasitas tersebut melampaui angka minimal.
Rencana pengembangan kapasitas hingga 10.000 atau 12.000 ton per hari sedang dipertimbangkan untuk mempercepat pembersihan lahan di TPST Bantar Gebang. Teknologi terbaru yang akan diterapkan diklaim mampu mengolah sampah baru maupun sampah lama yang telah tertimbun selama bertahun-tahun agar kawasan tersebut bersih kembali.
Langkah awal proyek ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara. Kesepakatan ini mengatur penyediaan lahan serta suplai sampah yang diperlukan sebagai bahan baku utama pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan tersebut.
Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa kerja sama pengolahan sampah ini akan diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah telah menjadwalkan penandatanganan MoU tahap kedua untuk 11 provinsi lainnya pada pekan depan guna memeratakan infrastruktur PSEL.
Beberapa daerah yang masuk dalam daftar prioritas pengembangan selanjutnya meliputi Yogyakarta, Lampung, Serang, Semarang, Surabaya, Bekasi, Medan, Tangerang, dan Bogor Raya. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan tahap berikutnya untuk wilayah Pekalongan, Tegal, Kabupaten Bandar, serta Kabupaten Karawang.
