Sebanyak 15.425 tenaga kerja di Indonesia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada periode Januari hingga April 2026, dengan angka tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat. Data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Sabtu (9/5/2026) menunjukkan lonjakan signifikan di beberapa wilayah industri utama.
Dilansir dari Detik Finance, Jawa Barat menyumbang angka PHK sebesar 3.339 orang. Jumlah tersebut merepresentasikan sekitar 21,65 persen dari total keseluruhan kasus pemberhentian kerja yang dilaporkan secara nasional selama empat bulan pertama tahun ini.
"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," jelas Kemnaker dikutip dari situs Satudata Kemnaker, Sabtu (9/5/2026).
Selain Jawa Barat, Kalimantan Selatan menempati posisi kedua dengan jumlah 1.581 orang yang kehilangan pekerjaan. Provinsi Banten menyusul di urutan ketiga, kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Kalimantan Timur sebagai wilayah dengan dampak PHK terbesar berikutnya di Indonesia.
| Peringkat | Provinsi | Jumlah Tenaga Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 3.339 |
| 2 | Kalimantan Selatan | 1.581 |
| 3 | Banten | 1.536 |
| 4 | Jawa Timur | 1.367 |
| 5 | Kalimantan Timur | 1.237 |
Kemnaker memberikan catatan bahwa perhitungan tersebut tidak mencakup tenaga kerja yang berhenti akibat mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pendataan ini dilakukan secara spesifik untuk memantau implementasi jaminan sosial bagi pekerja.
Kebijakan pendataan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Landasan hukum lainnya adalah Permenaker Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian manfaat bagi pekerja yang terdampak PHK.
