Sebanyak lebih dari 600 karyawan Google menandatangani surat protes yang ditujukan kepada CEO Sundar Pichai pada Selasa (28/4/2026) guna menuntut penghentian kerja sama teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan militer Amerika Serikat. Para pekerja mendesak perusahaan agar memblokir penggunaan model AI Google untuk proyek-proyek rahasia Pentagon.
Aksi ini digerakkan oleh para pekerja di bawah laboratorium AI Google DeepMind, termasuk lebih dari 20 personel yang menduduki jabatan strategis seperti direktur dan wakil presiden (VP). Dilansir dari Detik iNET, gelombang protes ini muncul setelah adanya laporan mengenai pembicaraan antara Google dan Pentagon terkait penggunaan model AI Gemini dalam lingkungan militer yang dirahasiakan.
Dalam laporan The Washington Post, para karyawan menyatakan kekhawatiran mendalam mengenai potensi penyalahgunaan teknologi yang mereka kembangkan untuk keperluan militer tertutup. Mereka menilai keterlibatan dalam beban kerja rahasia dapat menghilangkan kendali pengembang terhadap dampak buruk teknologi tersebut di masa depan.
"Satu-satunya cara untuk menjamin bahwa Google tidak dikaitkan dengan dampak buruk semacam itu adalah dengan menolak segala beban kerja rahasia (classified workloads)," tulis para karyawan dalam surat tersebut. Penandatangan surat menegaskan bahwa tanpa transparansi, penggunaan AI militer dapat terjadi di luar pengetahuan dan kuasa mereka untuk menghentikannya.
Situasi ini memperuncing ketegangan antara raksasa teknologi Lembah Silikon dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sebelumnya, perusahaan AI Anthropic juga terlibat perselisihan hukum dengan Pentagon karena menolak melonggarkan batasan keamanan model AI mereka untuk penggunaan militer bebas, yang berujung pada tuduhan gangguan rantai pasokan oleh pihak militer.
Di sisi lain, beberapa pesaing Google justru mempererat kerja sama dengan pihak pertahanan. Microsoft telah mengamankan kontrak penyediaan layanan AI untuk lingkungan militer berklasifikasi rahasia, sementara OpenAI telah menegosiasikan ulang kesepakatan baru dengan Pentagon sejak Februari 2026.
