Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2024 sebagai basis data final untuk penyelesaian status guru non-ASN pada Senin, 11 Mei 2026.
Langkah ini diambil guna mematuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dilansir dari Medcom, kementerian secara resmi menutup opsi penambahan data guru honorer baru ke dalam sistem tersebut.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyatakan fokus pemerintah saat ini adalah menuntaskan penataan tenaga pendidik yang sudah terdaftar sebelum batas waktu yang ditentukan.
"Itulah yang jadi basis data kami, yakni Dapodik per 31 Desember 2024. Dan setelah itu kan memang tidak bisa masuk Dapodik lagi," kata Nunuk Suryani, Dirjen GTK Kemendikdasmen, dalam konferensi pers di Jakarta.
Nunuk menjelaskan bahwa pembatasan data ini merupakan amanah undang-undang yang harus dijalankan. Penataan ini juga berkaitan dengan arahan Menpan RB mengenai batas seleksi PPPK dan PPPK paruh waktu.
Saat ini, Kemendikdasmen tengah memetakan formasi kebutuhan guru untuk melakukan redistribusi ke wilayah yang kekurangan pengajar. Guru non-ASN yang tidak terdaftar di Dapodik sebelum cut-off tidak akan diikutsertakan dalam program redistribusi ini.
Berdasarkan data kementerian, tercatat sebanyak 237.196 guru non-ASN masih aktif mengajar hingga 31 Desember 2026. Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 untuk mendukung operasional sekolah.
Surat Edaran tersebut diterbitkan bukan untuk menghentikan masa kerja guru non-ASN, melainkan memberikan kepastian hukum terkait penggajian. Kebijakan ini bertujuan memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama masa transisi penataan ASN berlangsung.
