Kementerian Perhubungan menyiapkan skema pengalihan sisa anggaran peningkatan keselamatan 1.638 perlintasan sebidang sebesar Rp 4 triliun untuk pembangunan flyover atau underpass. Rencana efisiensi anggaran ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta pada Kamis (2/5/2026).
Dilansir dari Detik Finance, alokasi dana yang disiapkan Pemerintah ternyata jauh lebih besar dari kebutuhan riil di lapangan. Hasil perhitungan ulang menunjukkan bahwa penutupan dan pemasangan palang pintu hanya memerlukan biaya sebesar Rp 842 miliar.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa proses pengerjaan fisik perlintasan tersebut akan diupayakan selesai dalam waktu dekat. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pemanfaatan sisa dana.
"Terhadap 1.638 (perlintasan sebidang), sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden bahwa sudah menganggarkan sekitar Rp 4 triliun. Namun dalam pelaksanaannya sepertinya kurang dari itu sehingga mudah-mudahan kami bisa menyelesaikannya dengan cepat untuk pemasangan palang pintu," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Kementerian Perhubungan akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dalam menentukan lokasi pembangunan struktur layang dan bawah tanah tersebut. Kendati demikian, fokus utama saat ini tetap tertuju pada sterilisasi titik-titik perlintasan yang dinilai rawan.
"Jadi nanti Rp 4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass," tambah Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Kebijakan jangka pendek operasional juga diberlakukan melalui pengetatan pengawasan terhadap PT KAI selaku operator. Pemerintah menuntut kepatuhan mutlak terhadap Grafik Perjalanan Kereta Api yang meliputi batas kecepatan hingga ketepatan waktu di stasiun.
Langkah pembenahan massal ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus pada kerawanan infrastruktur kereta api. Minimnya penjagaan diidentifikasi sebagai pemicu kecelakaan fatal antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi.
Pemerintah pusat mengestimasi terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang di wilayah Pulau Jawa yang memerlukan penanganan serupa. Kepala Negara menegaskan komitmen pendanaan demi menjamin keselamatan publik dan mendukung kebutuhan moda transportasi massal.
"Nanti pelaksananya kita tunjuk, dan diperhitungkan butuh hampir Rp 4 triliun. Demi keselamatan dan karena kita sangat membutuhkan kereta api, maka perlu dilakukan itu," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
