Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memperketat pengawasan terhadap implementasi kenaikan harga tiket pesawat domestik. Langkah ini diambil menyusul keputusan pemerintah yang mengizinkan maskapai menaikkan harga tiket hingga 13%.
Kenaikan tersebut dipicu oleh peningkatan harga avtur dan biaya perawatan pesawat, yang merupakan dampak dari konflik di Timur Tengah. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengingatkan maskapai untuk mematuhi ketentuan batas kenaikan yang telah ditetapkan.
Dudy menekankan bahwa maskapai tidak seharusnya menaikkan harga di atas batas tersebut, mengingat berbagai keringanan yang telah diberikan pemerintah. "Kita kan berharap, sebagaimana kemarin diumumkan, bahwa range untuk kenaikan itu adalah 9-13%. Nggak boleh lebih dari itu," ujar Dudy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/4/2026), seperti dilansir dari Detik Finance.
Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif kepada industri penerbangan. Insentif tersebut meliputi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11%, penyediaan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge, serta bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat.
Dengan adanya keringanan ini, Dudy menegaskan bahwa industri maskapai tidak memiliki alasan untuk menaikkan harga melebihi rentang yang telah dihitung. "Jadi mestinya penerbangan atau industri airline tidak punya alasan lagi untuk menambah kenaikan. Kita sudah menghitung kenaikannya mesinnya hanya 9-13%," jelasnya.
Pengawasan ini akan memastikan bahwa implementasi kenaikan harga tiket tetap berada dalam batas yang telah disepakati. Proses pemantauan serupa sebelumnya telah diterapkan selama periode angkutan mudik Lebaran 2026.
Dudy menambahkan, pengawasan ini tidak berlaku untuk kelas bisnis. "Kecuali (kelas) bisnis ya, kita nggak ngatur bisnis. Bisnis kan bukan orang yang mampu. Kalau kita ini juga kan nanti kasian yang kecil. Jadi bisnis kita tidak," pungkas Dudy.
