Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong percepatan program hilirisasi guna memperkuat ketahanan energi dan kemandirian ekonomi nasional.
Saat ini, terdapat 20 proyek hilirisasi yang sudah memasuki tahap pertama. Beberapa proyek lainnya bahkan sudah memasuki tahap groundbreaking.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah berencana menambah 13 proyek hilirisasi baru dengan total investasi mencapai Rp 239 triliun.
Menurut Bahlil, percepatan hilirisasi memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan impor energi. Selain itu, juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) melalui peningkatan nilai tambah.
"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp 239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, dikutip dari situs Kementerian ESDM, Sabtu (28/3/2026).
Selain hilirisasi, optimalisasi potensi energi domestik juga didorong untuk memperkuat swasembada energi. Optimalisasi SDA ini meliputi pemanfaatan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai langkah mengurangi ketergantungan impor.
"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO," terangnya.
Bahlil juga melaporkan kondisi terkait harga komoditas, khususnya batu bara dan nikel. Ia menyebutkan bahwa tidak ada perubahan kebijakan dalam pengelolaan kedua komoditas tersebut di tengah dinamika pasar global.
Pemerintah membuka ruang relaksasi produksi batu bara dan nikel dengan pendekatan terukur. Bahlil menekankan, kebijakan ini tidak boleh menyebabkan kelebihan pasokan yang dapat menekan harga komoditas nasional di pasar global.
Pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Tujuannya agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut.
"Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan," ujarnya.
Prabowo memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Sumber daya alam merupakan aset strategis nasional yang harus dioptimalkan penerimaannya bagi negara.
"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," jelas Bahlil.
Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan nilai tambah yang maksimal bagi negara.
"Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah," pungkasnya.
