Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyanggah laporan mengenai ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar yang diprediksi terjadi dalam tiga bulan ke depan di Jakarta, Rabu (15/3/2026). Sanggahan ini merespons pernyataan serikat pekerja mengenai potensi pengurangan tenaga kerja akibat dampak konflik geopolitik.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mempertanyakan dasar data proyeksi yang menyebutkan akan adanya gejolak ketenagakerjaan dalam waktu dekat. Dilansir dari Detik Finance, pemerintah mengeklaim saat ini belum melihat indikasi adanya badai PHK massal seperti yang dikhawatirkan.
"Hasil proyeksinya dari mana? Karena kalau kita bicara 2-3 bulan lagi akan terjadi, maka mana datanya, proyeksinya mana? Yang jelas kalau kami kan terus merangkul ya para mitra-mitra untuk coba menjalankan hak dan kewajiban seperti biasa," ujar Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker di Gedung DPR RI.
Indah menegaskan bahwa kebijakan pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi, merupakan langkah perlindungan ekonomi. Menurut otoritas tenaga kerja tersebut, stabilitas harga energi seharusnya mampu mencegah beban tambahan bagi sektor industri sehingga efisiensi tenaga kerja tidak diperlukan.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, melaporkan sedikitnya 10 perusahaan mulai memberikan sinyal pengurangan karyawan pada Selasa (14/4/2026). Perusahaan tersebut dikabarkan telah memulai ruang dialog bersama pekerja untuk membahas potensi efisiensi dalam kurun waktu tiga bulan mendatang.
Berdasarkan data KSPI, ancaman ini membayangi sekitar 9.000 buruh yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Sektor-sektor yang paling rentan mencakup industri tekstil, garmen, otomotif, elektronik, hingga petrokimia yang sangat bergantung pada stabilitas nilai tukar dolar AS dan pasokan bahan baku impor.
Said Iqbal menjelaskan bahwa gangguan pasokan bahan baku seperti kapas dari Amerika Serikat dan Brasil, serta kenaikan biaya operasional akibat harga BBM industri, menjadi pemicu utama. Industri berbasis plastik juga terdampak kenaikan harga bahan baku impor yang menyebabkan tekanan pada biaya tenaga kerja.
