Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi tidak akan memicu lonjakan inflasi nasional dalam keterangannya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/4/2026).
Stabilitas harga komoditas logistik dan bahan pangan tetap terjaga karena pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi yang menjadi tumpuan masyarakat menengah ke bawah. Pengendalian harga ini diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat luas di tengah fluktuasi pasar energi global.
Dilansir dari Detik Finance, pemerintah menilai pemberian stimulus bagi konsumen BBM nonsubsidi tidak lagi diperlukan karena segmentasi penggunanya berasal dari kalangan ekonomi mampu. Purbaya menjelaskan bahwa manajemen kas negara saat ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih tepat sasaran.
"Waktu minyak dunia naik cuma kita nih yang nggak naikkin. Sekarang naik tapi yang nonsubsidi, yang subsidi kan nggak naik, tetap. Jadi inflasinya bisa dikendalikan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Berdasarkan data internal kementerian, kelompok masyarakat dalam kategori desil sosial 8 hingga 10 selama ini masih mengonsumsi energi bersubsidi dalam jumlah besar. Purbaya menyebutkan bahwa persentase subsidi yang dinikmati kelompok mampu tersebut mencapai angka sekitar 30 persen dari total alokasi nasional.
Kementerian Keuangan menekankan pentingnya efisiensi agar subsidi negara benar-benar tersalurkan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan. Penghapusan beban subsidi bagi golongan atas dianggap sebagai langkah adil untuk menjaga kesehatan anggaran negara tanpa membebani sektor konsumsi primer.
Kenaikan biaya bagi pengguna BBM nonsubsidi diyakini tidak akan memberikan dampak psikologis signifikan terhadap pasar. Hal ini disebabkan profil konsumen pada segmen tersebut memiliki ketahanan finansial yang cukup untuk menanggung penyesuaian harga tanpa mengurangi konsumsi kebutuhan pokok lainnya.