Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera merealisasikan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek strategis ini menelan biaya hingga Rp 7,2 triliun, bertujuan mendorong budidaya udang modern yang ramah lingkungan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa fasilitas ini akan menempati lahan seluas kurang dari 2.150 hektare. Pembangunan ini dirancang sebagai contoh model budidaya udang modern yang mengintegrasikan seluruh tahapan, mulai dari hulu hingga hilir, serta berpegang pada prinsip keberlanjutan lingkungan, seperti dilansir dari Detik Finance.
Kawasan tambak udang ini dikembangkan berdasarkan konsep Budidaya Udang Terpadu (ISF). Cakupan pembangunannya meliputi sarana hulu dan hilir, mulai dari sistem pengambilan air laut, tandon utama, kolam budidaya, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu, fasilitas pendukung kawasan, penghijauan, serta pengadaan peralatan dan mesin juga menjadi bagian dari investasi konstruksi senilai Rp 7,1 triliun.
Pendanaan proyek ambisius ini didukung oleh pinjaman luar negeri senilai Rp 6,1 triliun, yang diperoleh melalui skema Kredit Swasta Asing (KSA). Selain itu, terdapat alokasi Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp 1,1 triliun, menurut penjelasan Haeru dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/4/2026).
Percepatan Proyek dan Keterlibatan Swasta
Meskipun jadwal kontrak awal pembangunan tambak udang di Sumba Timur ditetapkan selama tiga tahun, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar proyek ini dipercepat. Haeru Rahayu mengungkapkan bahwa KKP berupaya keras untuk menuntaskan pembangunan dalam waktu dua tahun. Saat ini, progres konstruksi masih dalam tahap pembentukan petakan-petakan kolam tambak udang.
Haeru juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor swasta. Pemerintah pusat, melalui KKP, bertanggung jawab atas pembangunan fisik kawasan budidaya serta penyiapan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah daerah bertugas memastikan ketersediaan lahan yang bebas masalah dan menyiapkan tenaga kerja lokal.
Untuk sektor swasta, KKP membuka peluang besar untuk mengisi kebutuhan di sisi hulu dan hilir. Di hulu, investor dapat terlibat dalam penyediaan bibit udang dan pakan. Sementara di sisi hilir, peluang investasi mencakup pengolahan hasil udang, pembangunan pabrik es, serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
Demi menarik minat investor, Haeru memastikan pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan dan pendampingan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan untuk mengatasi potensi kendala, seperti logistik dan akses pelabuhan bagi lalu lintas hasil udang.
Dampak Ekonomi Lokal yang Signifikan
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa investasi sebesar Rp 7,2 triliun ini akan membawa dampak ekonomi yang substansial bagi Sumba Timur. Proyek ini diperkirakan mampu menyerap hingga 8.820 tenaga kerja dengan kapasitas produksi udang mencapai 52.000 ton per tahun.
Pada fase konstruksi, pembangunan tambak udang diperkirakan dapat menyerap 1.889 pekerja lokal, memicu lonjakan ekonomi antara 39,4% hingga 40,7% per tahun secara temporer. Setelah beroperasi penuh, dampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumba Timur diperkirakan meningkat dari sekitar Rp 7,8 triliun menjadi Rp 10,5 triliun, dengan nilai ekonomi udang mencapai Rp 3,38 triliun per tahun.
Selain itu, proyek ini berpotensi menyumbang devisa negara sebesar US$ 285 juta dari komoditas ekspor udang. Perputaran upah di tingkat lokal diperkirakan mencapai Rp 260 miliar per tahun, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 35.280 jiwa pekerja beserta keluarganya. Bahkan, dampak sosial yang diharapkan mencakup potensi pengentasan kemiskinan hingga 55% penduduk miskin dari kemiskinan struktural.
