Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai bahwa penerapan skema pemanfaatan infrastruktur bersama atau infrastructure sharing memiliki potensi besar. Langkah ini dapat mendukung efisiensi energi nasional, khususnya saat kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) diterapkan. Selain itu, kolaborasi ini juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan industri telekomunikasi di Indonesia.
Pola kerja sama ini bukan hal baru. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyebut bahwa model kolaborasi serupa telah berhasil diterapkan selama pandemi COVID-19. Pengalaman tersebut membuktikan kemampuan industri telekomunikasi untuk beradaptasi dengan baik terhadap pergeseran aktivitas masyarakat, seperti dilansir dari Detik iNET.
Wayan Toni Supriyanto menegaskan, tujuan utama kementerian adalah mengoptimalkan efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur. “Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” kata Wayan pada Selasa (31/3/2026).
Guna mewujudkan kebijakan WFH yang mendukung efisiensi energi, Komdigi akan menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor telekomunikasi. Pihak-pihak yang terlibat mencakup operator seluler, penyelenggara jasa internet (PJI), hingga penyedia jaringan serat optik.
Fokus penguatan konektivitas akan diarahkan ke wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan aktivitas digital. Prioritas diberikan pada kawasan permukiman penduduk, yang diprediksi akan menjadi pusat aktivitas selama periode WFH.
Selain berkoordinasi dengan para penyelenggara layanan telekomunikasi, Komdigi juga akan berkomunikasi intensif dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan fasilitas pendukung keandalan infrastruktur digital nasional dapat berjalan optimal dan merata.
Koordinasi tersebut meliputi pembangunan infrastruktur pasif, seperti menara telekomunikasi dan gorong-gorong jaringan (ducting). Selain itu, infrastruktur aktif seperti jaringan serat optik dan Base Transceiver Station (BTS) seluler juga menjadi bagian dari upaya penguatan ini.
Wayan optimistis terhadap kapasitas industri telekomunikasi nasional. “Kami optimis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan,” ujarnya.
Rencana penerapan WFH ini tidak terlepas dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3) di Istana Negara, Presiden mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons terhadap krisis global.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema kebijakan. Skema ini akan memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja.
Kebijakan WFH ini rencananya akan diwajibkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat maupun daerah. Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan ini akan bersifat imbauan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyatakan bahwa pengumuman resmi kebijakan WFH nasional untuk efisiensi energi kemungkinan akan dilakukan pada Selasa (31/3). “Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ucap Tito terkait progres kebijakan tersebut.
