Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran diperkirakan akan melanda sektor industri dalam tiga bulan ke depan. Prediksi ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, seperti dilansir dari Detik Finance, Senin (6/4/2026).
Said Iqbal mengidentifikasi dua pemicu utama ancaman PHK ini. Pertama, eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada biaya produksi global. Kedua, kebijakan impor mobil pickup untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang dinilai dapat menekan industri lokal.
Menurut Said, ketegangan yang meningkat antara Iran dengan sekutu Israel dan Amerika Serikat (AS) telah mendorong lonjakan harga energi global. Kondisi ini secara langsung memengaruhi biaya operasional perusahaan di dalam negeri.
Meskipun pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi, harga BBM untuk sektor industri mengikuti tren pasar global yang terus merangkak naik. Ini menyebabkan pembengkakan biaya produksi bagi pengusaha.
Said menjelaskan bahwa para pimpinan perusahaan telah menyampaikan sinyal PHK kepada serikat pekerja di tingkat pabrik. Pengurangan karyawan menjadi salah satu opsi yang akan diambil pengusaha jika biaya energi tidak dapat dikendalikan, terutama karena mereka tidak dapat serta-merta menaikkan harga jual produk.
"Oleh karena itu, panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada production cost atau biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik dan biaya-biaya energi lainnya bagi pengusaha. Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan daripada produk yang mereka produksi," terang Said.
Ancaman Impor Mobil Pickup Terhadap Tenaga Kerja Lokal
Selain faktor eksternal, Said juga menyoroti kebijakan pengadaan impor 160.000 unit mobil pickup dalam program Kopdeskel Merah Putih. Ia berpendapat bahwa pengadaan impor ini menghilangkan potensi penyerapan tenaga kerja yang signifikan di dalam negeri.
Sebagaimana disampaikan oleh Said, jika produksi dalam negeri dimaksimalkan, program tersebut seharusnya bisa menyerap antara 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja. Namun, dengan adanya importasi, peluang tersebut hilang dan justru menguntungkan tenaga kerja di negara pengekspor.
"Harusnya bisa menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja. Peluang itu hilang, malah membesarkan tenaga kerja India, walaupun harganya mungkin lebih rendah," kata Said.
Said juga menguraikan dampak serius jika kebijakan impor terus berlanjut. Menurutnya, pengurangan pesanan pabrik akan berdampak langsung pada pekerja kontrak, di mana masa kerja mereka tidak akan diperpanjang atau bahkan diputus. Sebaliknya, jika produksi dilakukan di Indonesia, hal tersebut dapat memperpanjang kontrak kerja yang ada dan menciptakan lapangan kerja baru.
