Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan keberlanjutan Program Magang Nasional periode 2026-2027 melalui pertemuan strategis bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Sabtu (25/4/2026). Langkah ini diambil untuk memperluas akses pengalaman kerja bagi para lulusan perguruan tinggi dan vokasi di seluruh Indonesia.
Rencana penambahan kuota ini muncul setelah tingginya minat pendaftar pada periode sebelumnya yang mencapai 400.000 orang, meskipun daya tampung saat itu hanya untuk 100.000 peserta. Dilansir dari Detik Finance, pemerintah kini fokus meningkatkan aspek kualitas dan keahlian peserta agar lebih siap menghadapi dunia kerja.
"Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang. Kesempatan pengalaman bekerja, mendapat ilmu dari mentor," tulis keterangan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Minggu (26/4/2026).
Pemerintah juga tengah mengkaji skema baru terkait pembiayaan uang saku bagi peserta magang. Saat ini, uang saku yang diberikan setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Pihak Kementerian Ketenagakerjaan sedang mempertimbangkan keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan tersebut. Evaluasi ini bertujuan agar perusahaan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam membina para peserta magang selama program berlangsung.
"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," kata Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
Selain masalah anggaran, perluasan sebaran wilayah peserta menjadi poin evaluasi utama karena konsentrasi peserta saat ini masih didominasi dari Pulau Jawa. Pemerintah menargetkan distribusi peserta yang lebih merata ke berbagai pelosok daerah pada pembukaan gelombang berikutnya.
Bidang kejuruan dalam program ini juga akan diperlebar melampaui sektor administrasi, manajemen, dan pemasaran. Diversifikasi ini diharapkan mampu merangkul lebih banyak lulusan dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, termasuk bidang teknik dan sains.
Pertemuan tersebut juga menyepakati penguatan pelatihan vokasi khusus bagi lulusan SMK. Upaya ini dibarengi dengan komitmen perlindungan serta peningkatan keterampilan bagi kelompok buruh, pekerja lepas (outsourcing), hingga pekerja rumah tangga.
