Masyarakat tak perlu khawatir, layanan pertanahan akan tetap berjalan meskipun pemerintah memberlakukan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, telah memastikan hal ini, terutama pada periode libur Lebaran 2026.
Operasional Kantor Pertanahan (Kantah) dipastikan tidak akan berhenti karena penyesuaian pola kerja ini. Pelaksanaan WFA bagi ASN sendiri dijadwalkan pada tanggal 16-17 Maret 2026, serta 25-27 Maret 2026.
Nusron Wahid menyatakan, "Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan)," dikutip dari keterangannya, Rabu (11/3/2026).
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah), Menteri Nusron menugaskan penyesuaian pengaturan layanan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Prioritas utama adalah daerah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama periode WFA menjelang libur Idul Fitri.
Nusron menambahkan, "Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan."
Selain itu, Nusron juga meninjau capaian target penyelesaian berkas layanan secara nasional. Upaya percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan ini telah dilakukan sejak kuartal IV-2025 dan terus digenjot dengan target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. Langkah ini diambil untuk mendukung terwujudnya layanan pertanahan yang optimal.
"Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR, segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti," tegas Nusron.
Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan progres penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional sejak akhir 2025. Ia menyampaikan bahwa jumlah berkas yang tertunda prosesnya telah mengalami penurunan.
I Ketut Gede Ary Sucaya menjelaskan, "Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, trendline-nya layanan berkas pertanahan turun banyak. Seperti halnya di Jawa Barat, ada penurunan berkas sebanyak 66%. Lalu, di Jawa Timur juga berhasil menurunkan sebanyak 58%."
