Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengonfirmasi bahwa sektor manufaktur nasional telah menyerap sekitar 20 juta tenaga kerja hingga Februari 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian Gedung Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Badung, Bali, pada Jumat, 8 Mei 2026.
Pencapaian ini disebut sebagai bukti bahwa industri pengolahan tetap menjadi motor utama penggerak ekonomi nasional di tengah tekanan global. Sebagaimana dilansir dari Medcom, Agus Gumiwang menegaskan bahwa kinerja sektor manufaktur masih sangat kuat dan stabil.
Menperin juga menepis kekhawatiran publik mengenai isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di tanah air. Meskipun terdapat pengurangan staf di beberapa titik, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta diklaim jauh melampaui angka kehilangan pekerjaan tersebut.
"Data kami menunjukkan penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur masih jauh lebih tinggi dibanding PHK," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. Ia menambahkan bahwa daya tahan sektor ini sudah teruji sejak masa pemulihan pandemi beberapa tahun lalu.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri manufaktur mencapai 5,04 persen pada triwulan I 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di level 4,55 persen.
Sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 19,07 persen atau setara Rp1.179 triliun pada kuartal pertama tahun ini. Statistik tersebut digunakan pemerintah untuk membantah narasi deindustrialisasi dini di Indonesia.
Pada aspek investasi, industri manufaktur berhasil menarik modal sebesar Rp182 triliun pada triwulan I 2026. Jumlah tersebut mencakup 36,5 persen dari total realisasi investasi nasional, yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap pasar domestik.
Selain itu, ekspor produk manufaktur mendominasi perdagangan luar negeri dengan kontribusi mencapai 83,6 persen dari total ekspor nasional sepanjang Januari hingga Februari 2026. Mayoritas pendapatan negara dari jalur ekspor saat ini masih bersumber dari hasil olahan industri tersebut.