Mentan Andi Amran Sulaiman Ungkap Praktik Beras Premium Ilegal

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan praktik penjualan beras kualitas rendah yang dimanipulasi menjadi beras premium di Karawang.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik manipulasi kualitas beras yang merugikan konsumen saat melakukan inspeksi di gudang beras Bulog, Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (23/4/2026).

Pemerintah menemukan adanya beras kualitas rendah dengan tingkat kerusakan tinggi yang dikemas dan dijual dengan label harga premium di pasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, beras yang diklaim premium tersebut memiliki tingkat pecahan mencapai 34 hingga 59 persen.

Dilansir dari Detik Finance, standar beras premium seharusnya hanya memiliki tingkat pecahan sekitar 14 persen. Ketidaksesuaian standar ini mengakibatkan harga jual di tingkat konsumen melonjak tidak wajar dibandingkan harga aslinya.

Amran menjelaskan bahwa beras dengan kualitas pecahan setinggi itu seharusnya dibanderol pada kisaran Rp 8.000 hingga Rp 12.000 per kilogram. Namun, para perantara atau pedagang menjualnya hingga menyentuh angka Rp 17.000 per kilogram.

Potensi kerugian negara dan masyarakat akibat praktik ini diperkirakan mencapai angka triliunan rupiah. Amran mengasumsikan jika terjadi selisih harga Rp 5.000 pada konsumsi 2 juta ton beras, maka kerugian bisa menembus Rp 10 triliun.

"Yang kita tangkap itu 59%, 34%. Artinya harga Rp 8.000 dijual Rp 17.000," ujar Amran Sulaiman, Menteri Pertanian saat memberikan keterangan di hadapan media.

Kementerian Pertanian menegaskan tidak akan menoleransi praktik mafia pangan yang menyusahkan ratusan juta rakyat Indonesia tersebut. Saat ini, sejumlah pelaku telah ditangkap dan sedang menjalani proses hukum oleh pihak kepolisian.

Dalam upaya pemberantasan ini, Kementan terus berkoordinasi secara intensif dengan Satgas Pangan untuk memantau jalur distribusi. Pengawasan ketat dilakukan guna memastikan kualitas beras yang sampai ke tangan masyarakat sesuai dengan klasifikasi harga yang ditetapkan pemerintah.

Recommended