Pemerintah Mesir memberlakukan serangkaian kebijakan sementara untuk menghemat energi, yang mulai efektif pada Sabtu (28/3). Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga energi global, terutama minyak, imbas konflik Amerika Serikat dan Iran yang memengaruhi pasokan.
Dilansir dari Detik Finance, salah satu kebijakan utama adalah penetapan jam tutup lebih awal, yakni pukul 21.00 waktu setempat, untuk toko, restoran, dan kafe selama satu bulan ke depan. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemadaman lampu jalan serta iklan di tepi jalan guna mengurangi konsumsi listrik secara signifikan.
Kebijakan lain mencakup penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam seminggu sepanjang April 2026 bagi sebagian besar pekerja. Namun, pengecualian diberikan untuk sektor-sektor esensial seperti rumah sakit, sekolah, dan pabrik, yang tetap beroperasi seperti biasa.
Mesir menjadi salah satu negara yang paling merasakan dampak dari konflik di Timur Tengah serta blokade efektif Selat Hormuz. Situasi ini menyebabkan harga minyak global melonjak tajam karena jalur pasokan krusial tersebut nyaris berhenti total.
Meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, Mesir sangat bergantung pada impor migas. Kondisi ini membuat negara tersebut rentan terhadap kelangkaan pasokan dan fluktuasi harga energi. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa gangguan pada sektor energi dapat meluas dan berdampak pada harga pangan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.
Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly, mengungkapkan bahwa biaya bensin di negaranya telah meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai US$ 2,5 miliar pada Maret 2026. Beberapa hotel terkemuka di Kairo, termasuk Marriott dan Cosmopolitan, bahkan telah menyiapkan generator sebagai antisipasi jika terjadi pemadaman listrik.
Untuk mitigasi dampak yang lebih luas, pemerintah Mesir telah menaikkan harga bensin dan biaya transportasi umum. Langkah-langkah lain juga mencakup perlambatan pembangunan proyek-proyek negara yang berskala besar serta pemangkasan tunjangan bahan bakar untuk kendaraan pemerintah.
