Pemerintah berencana menerapkan kembali pembelajaran daring atau dari rumah mulai April 2026. Kebijakan ini muncul setelah masa libur Lebaran 2026 yang berakhir pada 27 Maret, dengan siswa dijadwalkan kembali ke sekolah pada 30 Maret 2026.
Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi konsumsi energi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, para pelajar akan kembali merasakan pengalaman sekolah daring seperti saat pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyatakan dalam keterangan tertulis pada Senin, 23 Maret 2026, bahwa "Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026."
Pratikno menjelaskan bahwa metode pembelajaran daring atau luring akan disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah atau pelajaran, memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan efektif. "Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," ujarnya.
Namun, tidak semua kegiatan pembelajaran akan dilakukan secara daring. Pratikno menambahkan bahwa kegiatan praktikum tetap akan dilaksanakan secara tatap muka untuk menjaga kualitas pembelajaran. "Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan serta kebutuhan pembelajaran yang berbeda," jelasnya.
Selain sektor pendidikan, strategi efisiensi energi juga akan diterapkan pada sektor lain, seperti penerapan skema kerja fleksibel (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemanfaatan platform digital untuk efektivitas kerja, pembatasan perjalanan dinas, dan penghematan energi di perkantoran.
Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat potensi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah dan opsi pembiayaan alternatif untuk akses internet peserta didik. Laporan kajian ini akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, memberikan gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan serta rekomendasi langkah-langkah penghematan yang akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, kata Pratikno.
