Pemerintah akan mengambil alih kembali sejumlah lahan negara yang selama ini dikuasai berbagai pihak namun tidak dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas. Prioritas pengambilalihan ini diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, menyusul laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa banyak lahan milik negara ditemukan diduduki oleh individu atau kelompok, terutama di area bantaran rel kereta api. Fenomena ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat potensi lahan tersebut untuk kesejahteraan rakyat.
"Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat," tegas Maruarar kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026).
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan jelas agar lahan-lahan tersebut segera diamankan dan dialokasikan untuk kepentingan publik. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan rumah susun yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
"Arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, lahan-lahan negara terutama dari kereta api dan Danantara itu akan diprioritaskan untuk rumah susun," jelas Maruarar. Ia menambahkan bahwa dalam dua hari terakhir, pihaknya telah melakukan penyisiran bersama Direktur Utama KAI dan Kepala Badan BP BUMN di Jakarta, khususnya di Kawasan Tanah Abang.
Pengelolaan lahan negara ini akan diintegrasikan untuk penyediaan perumahan yang layak, menggabungkan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Harapannya, aset-aset negara, terutama yang berada di lokasi strategis dan kota besar, dapat memberikan nilai tambah yang berkualitas bagi negara dan rakyat.
Saat ditanya mengenai pihak-pihak yang menduduki lahan negara, Maruarar menyoroti keberadaan masyarakat yang menempati area bantaran rel kereta api tanpa izin. Temuan ini diperoleh langsung saat ia melakukan peninjauan di Bandung dan Tanah Abang.
"Cukup banyak seperti yang saya lihat tadi pagi di kawasan Bandung, ya, itu cukup banyak, ya, yang memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia," urai Maruarar.
Meskipun tidak memberikan jawaban gamblang saat dikonfirmasi apakah organisasi masyarakat (ormas) juga terlibat dalam pendudukan lahan tersebut, Maruarar menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan pendekatan baik-baik. "Ya tentu, bisa masyarakat, bisa… kita bicarakan baik-baiklah," pungkas Maruarar.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan aset negara demi kesejahteraan rakyat, khususnya dalam penyediaan kebutuhan dasar seperti perumahan yang terjangkau dan layak huni di area perkotaan strategis.
