Pendapatan negara diproyeksikan meningkat hingga dua kali lipat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah strategis ini diambil pemerintah guna menghentikan praktik manipulasi penurunan nilai faktur atau under invoicing oleh perusahaan eksportir.
Dilansir dari Detik Finance, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana yang diselamatkan dari praktik ilegal tersebut akan dialokasikan untuk membiayai berbagai program pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan dalam acara Jogja Financial Festival 2026 pada Jumat (22/5/2026).
"Saya untung, income saya bisa naik 2 kali lipat mungkin lebih karena income tax, dari pajak penghasilan, dari export tax juga untung," tegas Purbaya saat menghadiri Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).
Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menambahkan bahwa penambahan devisa dan pajak ini akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program pembangunan.
"Jadi dengan itu saya, harapkan uang saya lebih banyak dan dipakai untuk program pemerintah termasuk pendidikan maupun program pembangunan daerah," tambahnya menekankan.
Kebijakan ini diinisiasi setelah Presiden Prabowo Subianto memperoleh laporan mengenai maraknya manipulasi nilai transaksi ekspor. Menindaklanjuti temuan itu, Kementerian Keuangan langsung melakukan audit terhadap alur pengiriman sepuluh perusahaan ekspor terbesar di Indonesia.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian data yang signifikan. Perusahaan yang melakukan pengiriman komoditas dari Jakarta ke Amerika Serikat diketahui menggunakan perusahaan perantara milik mereka sendiri yang berbasis di Singapura untuk memangkas nilai pajak.
"Jadi saya periksa pedagang perantaranya perusahaannya dia juga. Harga dari sini ke Singapura setengah dari harga Singapura ke AS. Jadi, kalau sebagai Menkeu saya rugi, pajak ekspor saya peroleh separuhnya, pajak pendapatan juga separuhnya, devisa lebih sedikit," tambah Purbaya.
Melalui peresmian PT Danantara Sumberdaya Indonesia, pemerintah kini memperketat regulasi perdagangan internasional. Seluruh pelaku usaha yang ingin melakukan aktivitas ekspor diwajibkan melewati pintu tunggal melalui BUMN ekspor tersebut.
