Pemerintah tengah menyusun kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Langkah ini dipertimbangkan sebagai respons terhadap potensi krisis energi akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, dengan tujuan utama menghemat energi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya sempat mengemukakan kemungkinan penerapan WFH setiap hari Jumat. Menurutnya, inisiatif ini diambil untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Namun, Purbaya tidak merinci besaran persentase penghematan, karena hal tersebut bergantung pada fluktuasi harga minyak global.
"Kalau kita pilih Jumat dan itu kan, Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM. Berapa persen, saya nggak tau, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026), seperti dikutip dari Detik Finance.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menunjukkan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam seminggu berpotensi menghemat fiskal pemerintah sebesar Rp 9,7 triliun per tahun. Penghematan ini berasal dari pengurangan konsumsi energi di gedung-gedung pemerintahan, meliputi listrik, pendingin ruangan, operasional fasilitas, dan beban transportasi dinas ASN.
Angka tersebut diperoleh dari simulasi menggunakan pendekatan back-of-the-envelope calculation, yaitu perhitungan kasar berbasis asumsi sederhana. Meskipun demikian, Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita mengingatkan bahwa WFH satu hari per minggu bukanlah solusi instan untuk seluruh permasalahan penghematan negara.
"Dalam konteks APBN, ini tentu bukan angka kecil, tapi juga bukan game changer. Lebih mirip 'hemat receh tapi rutin.' Dampaknya lumayan, tapi tidak menyelesaikan masalah struktural fiskal," beber Ronny kepada detikcom, Senin (30/3/2026).
Pandangan Berbeda Mengenai Efektivitas WFH
Di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira berpendapat bahwa penghematan energi dari WFH satu hari per minggu tidak akan signifikan. Menurut perhitungannya, kontribusi penghematan terhadap total konsumsi BBM nasional hanya berkisar antara 0,5% hingga 1,5%.
"Kecil sekali 0,5-1,5% dari total konsumsi BBM, kalau WFH 1 hari dalam seminggu," sebut Bhima saat dihubungi detikcom. Bhima juga menyoroti potensi peningkatan penggunaan energi di rumah tangga, seperti listrik dan LPG, bagi masyarakat yang melakukan WFH.
"Di sisi listriknya kan dari energi fosil batubara dan minyak juga yang kena fluktuasi harga. Sementara gas LPG impornya tinggi," imbuh Bhima.
Senada dengan Bhima, Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, menyatakan bahwa WFH mungkin tidak akan menghasilkan penghematan energi yang signifikan. Konsumsi BBM mungkin berkurang, tetapi jumlahnya tidak akan besar.
Ishak menjelaskan bahwa mayoritas pekerja yang dapat melakukan WFH adalah pekerja kantoran, yang jumlahnya relatif kecil dalam populasi. Pekerja di sektor produksi, pelayanan, atau informal, yang harus bepergian keluar rumah untuk mencari nafkah, tidak dapat menerapkan WFH.
"Perlu dipahami bahwa proporsi pekerja kantoran relatif kecil karena mayoritas pekerja adalah pekerja informal, perdagangan, buruh pabrik, dan ojek online. Sebagian pekerja juga menggunakan transportasi umum. Jadi, efeknya tidak akan terlalu signifikan," jelas Ishak.
Bahkan, Ishak mencontohkan bahwa kebijakan WFH justru dapat memicu peningkatan konsumsi BBM. Pekerja yang WFH berpotensi melakukan perjalanan ke mal, kafe, atau sekadar mengantar jemput anak, yang semuanya membutuhkan penggunaan energi.
