Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memutuskan untuk menghentikan penggunaan Minyakita dalam program bantuan pangan pemerintah mulai Rabu (22/4/2026). Langkah ini diambil guna mengatasi kelangkaan stok dan menstabilkan harga minyak goreng subsidi tersebut di pasar tradisional seluruh Indonesia.
Keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi setelah ditemukan indikasi bahwa penyaluran bantuan pangan dalam volume besar telah menyedot ketersediaan Minyakita di pasar. Hal ini memicu lonjakan harga yang membebani konsumen di tingkat pedagang eceran.
Dilansir dari Detik Finance, pemerintah mencatat terdapat kebutuhan bantuan pangan sebanyak 33 juta paket yang disalurkan selama dua bulan. Dengan alokasi dua liter per paket, volume minyak yang terserap mencapai angka yang sangat signifikan sehingga mengganggu distribusi reguler.
"Jadi udah ketemu sebabnya kenapa naik. Karena ada bantuan pangan 33 juta kali 2 bulan, kali 2 liter. Oh, itu banyak sekali tuh, yang dari pasar tradisional pindah ke bantuan pangan. Jadi ini naik," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan usai Rapat Koordinasi di Graha Mandiri, Jakarta.
Sebagai solusi, pemerintah akan menginstruksikan Perum Bulog untuk menggunakan minyak goreng merek lain dengan harga setara untuk paket bantuan di masa mendatang. Skema ini dirancang agar pemenuhan bantuan pangan tidak lagi mengambil porsi pasokan yang seharusnya didistribusikan ke pasar rakyat.
Pemerintah juga berencana menambah suplai Minyakita di pasaran untuk menurunkan harga kembali ke level normal. Zulkifli Hasan menegaskan akan menjalin komunikasi dengan para produsen untuk memastikan ketersediaan merek pengganti dengan harga yang tetap terjangkau bagi program pemerintah.
Melalui kebijakan peralihan merek ini, diharapkan distribusi Minyakita di pasar tradisional kembali lancar tanpa gangguan dari penyerapan program bantuan. Bulog diberikan fleksibilitas untuk menggunakan merek minyak goreng apa saja dalam paket bantuan asalkan memenuhi kriteria harga yang telah ditetapkan.
