Pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah selama satu hari dalam seminggu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di tingkat pusat maupun daerah.
Langkah ini merupakan respons terhadap dinamika harga energi dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Pemerintah berharap skema ini dapat menjadi solusi efisiensi yang signifikan bagi masyarakat dengan mengurangi mobilitas rutin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa konsep WFH masih dalam tahap persiapan. Setelah final, detailnya akan segera diinformasikan kepada publik. Hal ini disampaikannya usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.
Kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga negara tidak perlu menaikkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Airlangga menambahkan, arahan Presiden Prabowo adalah menjaga APBN agar defisit tetap terkendali.
Pemerintah juga akan melakukan efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal di tengah tekanan global.
Selain itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor batu bara. Presiden Prabowo menginstruksikan pemanfaatan potensi kenaikan harga komoditas ini untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara untuk menangkap potensi windfall profit.
"Terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit," jelas dia.
Rapat tersebut juga membahas percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Presiden mengarahkan agar program ini segera direalisasikan dan menugaskan Danantara untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
"Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya," kata Airlangga.
