Pemerintah mengarahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memprioritaskan kelompok rentan 3B, yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Inisiatif ini bertujuan memperkuat intervensi gizi nasional sejak dini.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menekankan pentingnya program MBG bagi 3B karena berkaitan dengan 1.000 hari pertama kehidupan. Prioritas ini untuk memastikan bahwa intervensi gizi dimulai sejak fase awal kehidupan.
"Jadi kita bisa lihat bahkan dari dalam perut, dalam bentuk janin ini sudah diperhatikan oleh pemerintah. Jadi pola pikirnya harus disamakan dahulu bahwa yang harus diberi makanan bergizi gratis ini adalah 3B. Ini yang harus diutamakan bukan datang dulu ke sekolah mendata penerima manfaat lalu melakukan kerjasama," jelasnya dalam siaran pers, dikutip Senin, 16 Maret 2026.
Sony menambahkan, selama ini pemahaman yang keliru menganggap program MBG hanya sebatas makan siang di sekolah. Padahal, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada kelompok 3B agar kualitas gizi mereka terjamin pada seribu hari pertama kehidupan.
Dengan demikian, fokus utama program MBG adalah kelompok 3B, diikuti oleh peserta didik di sekolah. Pemahaman ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia di tahun 2045.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menekankan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mengawasi distribusi MBG kepada kelompok 3B. Menurutnya, program MBG bagi 3B bertujuan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan Indonesia secara berkelanjutan.
"Yang sudah berjalan harus terus kita kawal agar MBG 3B benar-benar sampai kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD sebagai penerima manfaat," ujar Wihaji.
Wihaji juga mengajak masyarakat Indonesia untuk mengapresiasi program peningkatan kualitas gizi nasional ini, karena MBG untuk 3B adalah satu-satunya di dunia.
Keberhasilan program MBG untuk 3B, menurut Wihaji, sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini penting agar program berjalan efektif hingga tingkat keluarga.
"Program ini membutuhkan kerja sama antara kementerian di pusat dan pemerintah daerah," pungkas Wihaji.
