Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana pengalihan konsumsi LPG ke CNG melalui uji coba tabung 3 kilogram di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini diambil guna menekan ketergantungan impor gas yang membebani kas negara.
Indonesia tercatat mengonsumsi sekitar 8,6 juta ton LPG setiap tahunnya, di mana mayoritas pasokan tersebut didatangkan dari luar negeri. Tingginya angka impor ini memaksa pemerintah mengalokasikan anggaran devisa dalam jumlah yang sangat besar.
Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, pemerintah harus mengeluarkan devisa antara Rp 130 triliun hingga Rp 140 triliun per tahun untuk pengadaan LPG. Nilai tersebut berpotensi melonjak jika terjadi kenaikan harga minyak mentah di pasar global.
Dari total belanja devisa tersebut, beban subsidi yang ditanggung pemerintah mencapai angka Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun. Bahlil menegaskan bahwa efisiensi penggunaan anggaran energi menjadi prioritas melalui diversifikasi ke gas alam terkompresi atau CNG.
"Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja, sekitar Rp 130 triliun sampai Rp 140 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Subsidi kita, itu Rp 80 triliun sampai Rp 87 triliun," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan pengujian penggunaan CNG pada kemasan tabung ukuran 3 kilogram sebelum nantinya didistribusikan secara masif kepada masyarakat luas. Sebelumnya, penggunaan CNG sudah mulai diimplementasikan pada skala yang lebih besar.
Pemanfaatan CNG saat ini telah berjalan untuk tabung ukuran 12 kilogram dan 20 kilogram. Penggunaan pada ukuran besar tersebut menyasar sektor komersial seperti industri perhotelan dan restoran yang dinilai memberikan efisiensi biaya lebih baik.
Implementasi luas pada tabung 3 kilogram masih menunggu hasil final dari proses uji coba yang sedang berlangsung. Pemerintah menargetkan substitusi ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan energi nasional dan penghematan devisa negara.
