Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengumumkan rencana penataan ulang ribuan perlintasan sebidang kereta api di Indonesia guna meningkatkan standar keselamatan bagi masyarakat pada Rabu (13/5/2026). Langkah ini diambil menyusul evaluasi terhadap ribuan titik rawan kecelakaan di berbagai wilayah.
Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan 1.810 titik di antaranya menjadi fokus penanganan prioritas. Sebanyak 172 perlintasan telah diputuskan untuk ditutup secara permanen akibat keterbatasan kondisi lapangan yang membahayakan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PU membagi kewenangan penanganan dengan pemerintah daerah, di mana pusat bertanggung jawab membangun flyover atau underpass di 186 lokasi strategis. Hingga saat ini, sekitar 130 titik perlintasan masih dalam tahap pengerjaan atau persiapan konstruksi secara bertahap.
"Ada kewenangan kabupaten, provinsi, dan nasional. Nasional itu, seingat saya, ada 186-an, dan sebagian sudah kita kerjakan, tinggal 130-an yang belum. Yang 130-an ini kita kerjakan secara bertahap," kata Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, di Kompleks DPR RI.
Dody menjelaskan bahwa tantangan utama pembangunan jembatan layang adalah ketersediaan lahan di daerah yang umumnya berada di kawasan premium dengan harga tinggi. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran dari total dana Rp4 triliun setelah pemerintah daerah menyelesaikan pembebasan lahan dan desain siap digunakan.
Faktor keamanan menjadi urgensi utama karena data periode 2023 hingga 2026 mencatat adanya 948 korban akibat kecelakaan di perlintasan sebidang. Sekitar 80 persen dari total insiden tersebut terjadi pada titik-titik perlintasan yang tidak memiliki penjagaan resmi.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Ditjen Perkeretaapian juga telah melakukan tindakan cepat dengan menutup 29 titik perlintasan sebidang pada periode 27 April hingga 9 Mei 2026. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terulangnya tragedi seperti kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur baru-baru ini.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menegaskan bahwa setiap titik yang dinilai membahayakan perjalanan kereta dan aktivitas warga harus segera ditata. Pihak KAI meminta masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan yang sudah ditutup demi keselamatan bersama.
