Pemerintah akan segera memutuskan penerapan work from home (WFH) selama satu hari dalam seminggu sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa usulan ini telah disetujui oleh mayoritas anggota kabinet dan tinggal menunggu penetapan resmi.
Persetujuan ini dicapai dalam rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga (K/L) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
"Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," ujar Tito di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah juga akan mengambil sejumlah stimulus ekonomi lainnya, namun belum bersedia mengungkap detailnya karena masih akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Tapi saya nggak nyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke bapak presiden," kata Tito.
Menurut Tito, kebijakan-kebijakan yang dibahas dalam rapat tersebut sudah hampir final. Kabinet kini menunggu keputusan dari Presiden Prabowo sebelum diumumkan secara resmi.
"Setelah nanti Pak presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi, atau Mensesneg, itu saya nggak tahu. Jadi, saya tidak pada kapasitas untuk menjelaskan," papar Tito.
Tito meyakini bahwa jajaran pemerintah siap menerapkan skema kerja WFH karena pengalaman serupa telah dilakukan selama pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintahan tetap berjalan meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.
"Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," beber Tito.
Pemerintah daerah juga memiliki pengalaman dalam penerapan WFH selama pandemi. Tito menyatakan akan memberikan arahan khusus kepada kepala daerah baru jika kebijakan ini diterapkan.
"Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," papar Tito.
