Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), mengingat sebagian besar lembaga PAUD dioperasikan oleh pihak swasta. Kolaborasi lintas sektor dianggap sebagai kunci utama untuk memperkuat layanan PAUD di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, pada Kamis, 9 April 2026, seperti dilansir dari Medcom.
Gogot Suharwoto menekankan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan dan perlindungan anak usia dini. Hal ini disampaikannya di Jakarta saat peluncuran Peta Jalan Bersama ASEAN-SEAMO tentang Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini di Asia Tenggara.
Data menunjukkan bahwa 95 persen lembaga PAUD di Indonesia dikelola oleh swasta, sebuah angka yang dinilai sangat tinggi. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk menerapkan pendekatan kolaboratif dalam perumusan kebijakan dan implementasinya. "Karena lembaga PAUD ini kebanyakan 95 persen swasta, jadi harus kita libatkan kemitraan," kata Gogot.
Kemitraan dianggap sebagai solusi efektif untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD, mengingat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola sektor penting ini. Dukungan dari berbagai mitra terus diperkuat, termasuk kolaborasi dengan organisasi internasional seperti UNESCO, UNICEF, Tanoto, dan ARNEC.
Penguatan kemitraan juga mencakup aspek pendanaan, yang diupayakan berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan. Menurut Gogot, PAUD kini dapat didanai dari sumber-sumber yang beragam, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun desa.
Selain itu, teknologi juga menjadi bagian integral dari strategi penguatan layanan PAUD. Pemerintah telah mendistribusikan perangkat digital berupa papan interaktif ke 64.000 lembaga PAUD, guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih inovatif.
