Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Kamis (7/5/2026) guna membahas mitigasi dampak konflik global terhadap stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden sekaligus memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-27 yang digelar di Dusit Thani Cebu. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, fokus utama pembahasan mencakup isu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi regional.
"KTT ASEAN ke-48 ini akan fokus pada pembahasan dampak konflik global terhadap kawasan, terutama isu ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (7/5/2026).
Agenda Presiden Prabowo pada hari pertama dimulai dengan pertemuan KTT Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Selanjutnya, pada 8 Mei 2026, Presiden akan mengikuti rangkaian sesi pleno dan sesi retreat dalam forum utama KTT ASEAN.
Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 mengusung tema 'Navigating Our Future Together' setelah kawasan ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% pada 2025. Capaian tersebut dinilai melampaui proyeksi awal di tengah tekanan pasar global yang fluktuatif.
Pertemuan tingkat menteri ekonomi juga membahas 19 Priority Economic Deliverables (PED) yang ditargetkan tuntas pada tahun ini. Fokus kerja sama tersebut meliputi penguatan investasi, transformasi digital, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta pembangunan berkelanjutan secara inklusif.
Salah satu poin krusial adalah perkembangan negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Airlangga menyebutkan bahwa substansi kesepakatan secara umum telah tercapai dan kini memasuki tahap pembersihan hukum (legal scrubbing) sebelum dijadwalkan untuk penandatanganan pada November 2026.
Implementasi pakta ekonomi digital tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN hingga mencapai USD2 triliun pada tahun 2030. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif yang dimulai sejak Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 silam.
