Prabowo Realokasi Anggaran Hasil Penghematan untuk Program Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengalihan anggaran hasil penghematan korupsi untuk mendanai program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membalikkan arus kekayaan negara ke tangan masyarakat melalui berbagai program ekonomi kerakyatan pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini dilakukan dengan menggenjot program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembangunan rumah.

Dilansir dari Detik Finance, Presiden menjelaskan bahwa pendanaan untuk program-barang tersebut bersumber dari hasil penghematan anggaran negara. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan dana yang berhasil diselamatkan dari potensi tindak pidana korupsi untuk direalokasi bagi kepentingan publik.

"Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi kita tahan, kita realokasi, kita gelontorkan ke rakyat," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saat menghadiri groundbreaking proyek hilirisasi strategis.

Prabowo menambahkan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons atas kritik yang menyebut program-program tersebut membebani anggaran negara dalam jumlah besar. Baginya, penyaluran kekayaan negara kepada rakyat melalui program yang tepat sasaran merupakan jalur yang benar bagi pemerintahannya.

Selain Makan Bergizi Gratis, sejumlah program lain yang masuk dalam daftar prioritas adalah Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan target pembangunan 3 juta rumah. Pemerintah mengklaim program-program ini dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi langsung di tingkat masyarakat bawah.

Berdasarkan data yang dipaparkan, program MBG diprediksi mampu menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1,5 juta orang jika target 30 ribu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercapai. Setiap unit SPPG diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 50 orang.

Sementara itu, program Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan dapat menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja tambahan. Hal ini didasari pada estimasi kebutuhan 18 pekerja untuk setiap koperasi yang dibentuk di desa-desa seluruh Indonesia.

Recommended