Presiden Prabowo Subianto menegaskan prinsip pengelolaan ekonomi Indonesia harus disesuaikan dengan kemampuan bangsa, dengan fokus menjaga defisit fiskal.
Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo menyatakan bahwa prinsip utama pemerintahannya adalah memastikan Indonesia hidup sesuai dengan kemampuannya. Batas defisit anggaran maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi acuan utama.
Prabowo hanya akan mempertimbangkan pelampauan batas defisit jika Indonesia menghadapi situasi darurat yang luar biasa, serupa dengan masa pandemi COVID-19. Saat itu, Indonesia diizinkan secara legal melampaui batas defisit selama dua tahun untuk membiayai belanja darurat.
"Jangan belanja lebih besar dari penghasilan. Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan hidup," kata Prabowo, Senin (16/3/2026).
Eskalasi perang di Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu faktor yang memungkinkan pelonggaran defisit secara jangka pendek. Prabowo menekankan bahwa opsi ini adalah pilihan terakhir. Ia menilai Indonesia harus tetap konsisten, meskipun banyak negara lain telah mengabaikan target defisit yang ketat.
Prabowo menentang pemikiran ekonomi yang mendorong pertumbuhan tinggi melalui utang besar. Menurutnya, nilai-nilai yang ia pegang teguh berasal dari didikan orang tuanya untuk selalu mengukur pengeluaran berdasarkan kemampuan yang ada.
"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya orang yang kuno," tambah Prabowo.
