Wacana pemangkasan gaji pejabat kembali mencuat sebagai respons terhadap potensi dampak ekonomi dari konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Langkah ini sebelumnya telah diterapkan di Pakistan dalam menghadapi kondisi serupa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memberikan jawaban pasti mengenai kemungkinan pemangkasan gaji pejabat. Namun, ia menyatakan tidak keberatan jika opsi tersebut diambil, mengingat besaran gaji yang ada saat ini dianggap sudah cukup besar.
"Ya nggak apa kalau menteri gajinya dipotong, sudah kegedean juga," kata Purbaya seusai kunjungan ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memaparkan kebijakan yang diambil oleh negara lain dalam merespons dampak perang AS-Iran, termasuk pemangkasan gaji pejabat, pada sidang kabinet Jumat (13/3). Ia pun meminta jajarannya untuk mengkaji langkah tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa usulan pemangkasan gaji pejabat sedang dalam tahap kajian. Menurutnya, opsi ini terbuka sebagai upaya penghematan anggaran dari sektor pemerintahan.
"Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena stok aman," ujar Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo menambahkan bahwa efisiensi anggaran seharusnya menjadi prioritas pemerintah, tidak hanya saat krisis. Bahkan dalam kondisi normal, efisiensi anggaran tetap perlu dilakukan.
"Tentunya diawali nanti dari unsur pemerintahan, kementerian dan lembaga kan banyak yang bisa dilakukan untuk tadi mengurangi konsumsi BBM, misalnya migrasi ke transportasi publik, kurangi kendaraan dinas pemakaiannya," beber Prasetyo.
