Pemerintah Singapura mewajibkan seluruh institusi pendidikan menerapkan standar disiplin nasional guna menangani kasus perundungan yang meningkat mulai tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Pendidikan Singapura, Desmond Lee, pada Minggu, 10 Mei 2026, sebagai langkah penyeragaman penanganan pelanggaran siswa di seluruh sekolah.
Data Kementerian Pendidikan Singapura (MOE) menunjukkan kenaikan kasus bullying di tingkat sekolah dasar dari 2 menjadi 3 kasus per 1.000 siswa antara 2021 hingga 2025. Dilansir dari Medcom, tren serupa terjadi di sekolah menengah yang melonjak dari 6 menjadi 8 kasus per 1.000 siswa dalam periode yang sama.
"Sekolah menggunakan hukuman cambuk sebagai langkah disiplin jika semua langkah lainnya dianggap tidak memadai, namun hal ini harus disetujui oleh kepala sekolah dan dilakukan oleh guru yang berwenang," ujar Desmond Lee, Menteri Pendidikan Singapura, sebagaimana dikutip dari media The Straits Times.
Berdasarkan klasifikasi baru, pelanggaran dibagi menjadi dua kategori yaitu pelanggaran serius seperti bullying, mencontek, dan vaping, serta pelanggaran sangat serius yang mencakup penyalahgunaan narkoba hingga perkelahian. Sanksi yang disiapkan meliputi penahanan, skorsing, hingga hukuman cambuk khusus bagi siswa laki-laki jenjang sekolah dasar atas ke atas.
Hukuman cambuk bagi siswa laki-laki dibatasi maksimal tiga kali untuk pelanggar berulang dan wajib mempertimbangkan kondisi kesehatan mental serta kebutuhan pendidikan khusus siswa. Sementara itu, siswa perempuan tidak dikenai hukuman fisik, melainkan sanksi berupa penurunan nilai perilaku atau skorsing sesuai hukum yang berlaku di Singapura.
Pemerintah juga berencana membentuk Online Safety Commission pada akhir Juni 2026 untuk memfasilitasi pelaporan cyberbullying secara daring. Selain sanksi tegas, MOE akan menambah tenaga administratif di sekolah dan mengembangkan materi pendidikan karakter berbasis skenario nyata guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
