Defisit fiskal Indonesia melebar menjadi Rp135,7 triliun, setara dengan 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Februari 2026, akibat percepatan belanja pemerintah. Defisit ini lebih tinggi dari Februari 2025 yang sebesar 0,13 persen dari PDB.
Menurut analis Mirae Asset, Jessica Tasijawa, peningkatan defisit mencerminkan agresivitas pengeluaran awal pemerintah pada kuartal pertama 2026. Namun, pendapatan negara menunjukkan pemulihan, tumbuh 12,8 persen YoY menjadi Rp358 triliun, berbalik dari kontraksi 20,8 persen YoY pada Februari 2025.
Kinerja penerimaan pajak yang lebih kuat menjadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan negara, dengan kenaikan 30,1 persen YoY. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melonjak 97,4 persen YoY. "Kenaikan ini dipengaruhi efek basis rendah setelah transisi administratif serta implementasi sistem CATS (Coretax Administration System) pada Februari tahun lalu," jelas Jessica.
Penurunan restitusi pajak sebesar 17,3 persen YoY turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak bersih. Jessica memperkirakan perbaikan permintaan domestik akan membantu meredakan tekanan restitusi pajak sepanjang tahun ini, yang didukung oleh pengawasan pemerintah yang lebih ketat. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mengalami penurunan 11,4 persen YoY.
Penurunan PNBP disebabkan oleh turunnya pendapatan sektor minyak dan gas sebesar 36,3 persen YoY serta penyesuaian dalam remitansi dividen dari BUMN. Pendapatan tersebut diperkirakan akan kembali normal sekitar Juni 2026.
Belanja pemerintah melonjak 41,9 persen YoY menjadi Rp493,8 triliun, dengan belanja pemerintah pusat meningkat lebih tinggi, yakni 63,7 persen YoY. Lonjakan ini didorong oleh belanja modal dan belanja material yang masing-masing meningkat 400,3 persen YoY dan 269,4 persen YoY, juga dipengaruhi efek basis rendah setelah efisiensi belanja pada awal tahun sebelumnya.
Peningkatan belanja material sebagian besar berasal dari percepatan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang menyumbang sekitar 57,7 persen dari total belanja material pemerintah. Realisasi belanja untuk MBG tercatat mencapai Rp25 triliun pada Februari 2026, meningkat dibandingkan Rp19 triliun pada Januari 2026. Belanja bantuan sosial juga tumbuh 4,3 persen YoY.
Percepatan belanja diperkirakan berlanjut pada Maret 2026, dengan target total belanja sebesar Rp809 triliun pada kuartal pertama 2026. Pemerintah menargetkan realisasi belanja sebesar Rp315,2 triliun pada Maret, yang difokuskan pada program MBG serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Stimulus Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Saldo fiskal pada kuartal pertama 2026 diperkirakan masih akan melebar karena pemerintah mendahulukan belanja di tengah peningkatan pendapatan negara. Realisasi pembiayaan utang mencapai Rp185,3 triliun, dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bersih mencapai sekitar Rp151,3 triliun per Januari 2026.
Pemerintah juga menerbitkan obligasi mata uang ganda CNH–EUR dengan total nilai CNH9,25 miliar dan EUR2,7 miliar dalam enam tenor mulai dari tiga hingga 20 tahun pada Februari 2026. Selain itu, pemerintah berencana menempatkan tambahan dana sebesar Rp100 triliun di bank-bank BUMN guna mendukung likuiditas serta penyaluran kredit ke sektor riil.
Secara keseluruhan, Jessica menilai suntikan fiskal yang agresif ini berpotensi mendorong aktivitas ekonomi pada awal tahun. "Stimulus fiskal ini kemungkinan akan mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 ke kisaran 5,2 hingga 5,4 persen," tegasnya.
