Pemerintah Indonesia tengah melakukan penghitungan mendalam terkait dampak pengenaan tarif bea masuk produk panel surya oleh Amerika Serikat (AS) yang mencapai 143,30 persen pada Jumat (24/4/2026). Langkah ini menyusul penyelidikan antisubsidi yang menyasar pabrik-pabrik di Batang, Kendal, dan Batam.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah memantau volume ekspor yang terdampak kebijakan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, tarif yang dibebankan kepada produsen asal Indonesia berada pada rentang 85,99 persen hingga 143,30 persen.
Dilansir dari Detik Finance, Departemen Perdagangan AS (USDOC) sebelumnya telah menetapkan Bea Masuk Imbalan Sementara untuk produk crystalline silicone photovoltaic cells. Selain tarif individu bagi produsen tertentu, otoritas Amerika Serikat juga menetapkan tarif umum sebesar 104,38 persen bagi eksportir lainnya.
"Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak itu volumenya," ujar Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.
Pemerintah mempertimbangkan opsi untuk menghentikan pengiriman produk panel surya ke pasar Amerika Serikat jika beban tarif dinilai terlalu memberatkan. Sebagai solusinya, hasil produksi dalam negeri tersebut akan dialihkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik Indonesia.
Kebijakan pengalihan pasar ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di dalam negeri. Pemerintah menargetkan kapasitas PLTS nasional mampu menembus angka 100 gigawatt (GW) guna memperkuat ketahanan energi.
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) kini sedang menyusun detail teknis pembangunan tahap awal sebesar 17 GW. Proyek strategis ini direncanakan berjalan secara bertahap untuk memastikan penyerapan teknologi panel surya buatan lokal berjalan optimal di berbagai wilayah Indonesia.