Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026 dipastikan akan tetap berada di bawah 3 persen. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung, meskipun pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Berbagai langkah telah ditempuh guna mengendalikan defisit di tengah fluktuasi harga minyak global yang cenderung meningkat. Menurut Juda, kondisi ini memungkinkan APBN untuk dijaga pada level defisit yang terkontrol, sambil tetap memastikan daya beli masyarakat tidak terganggu, seperti dilansir dari Detik Finance.
Dalam acara Outlook Indonesia yang diadakan di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026), Juda menjelaskan adanya potensi “windfall revenue” atau pendapatan tak terduga bagi Indonesia. Potensi ini muncul dari lonjakan harga minyak dunia, khususnya di sektor hulu migas dan batu bara.
Pendapatan tak terduga ini, kata Juda, dapat menjadi penyeimbang di tengah peningkatan belanja subsidi BBM. Kenaikan harga komoditas ekspor seperti batu bara dan CPO saat harga minyak dunia naik menciptakan peluang “nature hacks” yang memberikan keuntungan bagi penerimaan negara.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor lain. Hingga kuartal I-2026, penerimaan pajak sudah terkumpul sebesar Rp 394,8 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 20,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Peningkatan penerimaan pajak tersebut, sebut Juda, diperkirakan akan lebih baik dari tahun lalu berkat implementasi Coretax. Meskipun mengakui bahwa tidak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu peningkatan belanja subsidi, pemerintah bertekad untuk melakukan efisiensi anggaran.
Strategi efisiensi ini bertujuan agar belanja negara bisa lebih efisien, namun tetap efektif dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas. Terdapat ruang yang cukup untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Acara Outlook Indonesia ini merupakan hasil kolaborasi Komisi XI DPR RI dengan Detikcom. Kegiatan ini juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk Danantara Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah bank BUMN besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
