Pemerintah telah memulai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadwalkan berlangsung sehari dalam sepekan. Kebijakan ini, yang telah berlaku, diharapkan mampu menekan pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban energi secara nasional.
Namun, efektivitas langkah ini menuai perhatian dari berbagai pihak. Dr. Agustinus Subarsono, Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), menyoroti pentingnya infrastruktur teknologi yang stabil serta budaya kerja mandiri sebagai penentu keberhasilan WFH. Hal ini dilansir dari Medcom pada Jumat, 10 April 2026.
Subarsono memperingatkan bahwa tanpa kemandirian dalam bekerja, ASN berisiko mengalihkan fokus pada urusan domestik. "Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan (Juknis) dan belum mandiri, maka WFH akan berpotensi mengurangi produktivitas kinerja karena aparatur sipil negara nantinya akan fokus ke pekerjaan domestics atau pekerjaan rumah," jelasnya.
Agar WFH efektif, pemerintah perlu menerapkan standarisasi layanan berbasis output atau waktu. Subarsono merekomendasikan sistem monitoring yang terukur, seperti pencatatan waktu kerja (timesheet) dan rapat daring singkat secara harian maupun mingguan.
Ia menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis kepercayaan (trust-based leadership), di mana ASN dianggap mampu bekerja secara mandiri tanpa pengawasan fisik terus-menerus.
Menurut Subarsono, terdapat empat indikator utama untuk mengevaluasi keberhasilan WFH setelah satu hingga dua bulan pelaksanaannya. Indikator-indikator tersebut mencakup:
- Kuantitas: Tercapainya target atau output yang telah ditetapkan.
- Ketepatan Waktu: Kesesuaian penyelesaian tugas dengan tenggat waktu.
- Kualitas: Rendahnya kebutuhan revisi, baik minor maupun mayor, pada hasil kerja.
- Partisipasi Digital: Tingkat partisipasi dan kecepatan respons dalam kegiatan daring.
Efisiensi Ekonomi dan Potensi Penyalahgunaan
Dari perspektif ekonomi, WFH secara teoretis dapat mengurangi biaya operasional kantor. Namun, Subarsono menyarankan pemerintah untuk melakukan perhitungan mendalam terkait penghematan biaya listrik. "Jangan-jangan pemerintah baru terjebak pada asumsi saja bahwa biaya listrik akan berkurang. Tetapi, perlu dicari tahu lagi apakah efisiensi tersebut sudah cukup signifikan pada APBN atau APBD?" ungkapnya.
Dia mengakui bahwa WFH dapat mengurangi biaya transportasi karyawan dan kebutuhan energi di kota-kota besar. Namun, di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), tingkat signifikansi pengurangan energi ini perlu dipertanyakan.
Subarsono juga menyoroti potensi penyalahgunaan WFH, terutama jika diterapkan pada hari Jumat. Ia khawatir ASN golongan menengah ke atas dapat memanfaatkannya untuk liburan panjang akhir pekan. Sementara itu, ASN golongan ekonomi menengah memiliki potensi untuk mencari pekerjaan sampingan guna menambah pendapatan keluarga.
Pekerjaan yang Tidak Dapat Dilakukan WFH
Tidak semua jenis pekerjaan ASN cocok untuk WFH. Subarsono menegaskan bahwa pelayanan publik yang memerlukan kehadiran fisik tetap harus dilaksanakan secara langsung (luring). Ini mencakup layanan seperti pengurusan SIM, KTP, sertifikat tanah, dan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dalam bidang pendidikan, Subarsono justru mendukung pembelajaran luring. Menurutnya, hal ini memberikan ruang lebih luas bagi guru dan dosen untuk berimprovisasi dalam menjelaskan materi, serta mencegah terjadinya learning loss pada siswa.
Sebagai penutup, Subarsono menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan WFH secara berkala melalui survei kepuasan publik. Penerapan mekanisme reward and punishment yang jelas juga penting untuk memastikan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
