PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menghadapi kerugian signifikan akibat partisipasinya dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung melalui PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Kerugian yang dialami WIKA diperkirakan mencapai Rp 1,7 hingga Rp 1,8 triliun setiap tahun.
COO BPI Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa WIKA tidak akan lagi terlibat dalam proyek kereta api di masa mendatang. Keputusan ini diambil karena bisnis perkeretaapian dinilai tidak sejalan dengan core business WIKA sebagai kontraktor, seperti dikutip dari Detik Finance.
“Ya, itu salah satu contoh. Jadi kan yang lama kita bereskan. Jadi, mereka tidak akan lagi terlibat dalam kereta api, karena kan tidak inline dengan bisnisnya mereka kan,” ungkap Dony pada Selasa (7/4/2026) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Meski demikian, Dony mengakui bahwa proses pelepasan WIKA dari proyek Kereta Cepat memerlukan waktu. Pihaknya sedang menyiapkan rencana komprehensif untuk merapikan seluruh aspek terkait keterlibatan BUMN dalam proyek tersebut.
“Tapi memang penyelesaian itu kan seperti apa … satu per satu, ya. Ini kita bereskan semuanya, kita rapihkan. Kita maunya semua yang kita kerjakan itu harus benar-benar tuntas. Nanti lihat ya, ini menyelesaikan tahap ini juga harus tuntas,” jelas Dony.
WIKA merupakan salah satu pemegang saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium yang terlibat dalam proyek KCIC. Komposisi kepemilikan saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%.
Di sisi lain, komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd melibatkan CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.
Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, mengkonfirmasi bahwa kerugian tahunan sekitar Rp 1,7 hingga Rp 1,8 triliun sangat membebani kinerja keuangan perusahaan. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya perseroan untuk mencapai laba yang optimal.
“Porsi kita itu setiap tahun membukukan kerugian yang memang cukup besar, kalau tahun lalu, kalau tahun 2025 kalau nggak salah Rp 1,7 triliun atau Rp 1,8 triliun membukukan kerugian hampir setiap tahun segitu,” ujar Agung Budi Waskito, Senin (6/4) di kantor proyek Tol Harbour Road (HBR) II, Jakarta Utara.
Agung menambahkan bahwa WIKA berharap dapat melepas investasinya di proyek kereta cepat guna mengurangi beban kerugian. Namun, proses ini tidak mudah mengingat keterlibatan WIKA dalam proyek tersebut diatur dalam Peraturan Presiden. Upaya pelepasan aset tersebut kini menjadi domain pemerintah atau Danantara.
