Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak akan mengalami pemangkasan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan hal ini sebagai respons atas kekhawatiran kenaikan harga energi global yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Kepastian ini disampaikan Dadan setelah pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya, dan perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Perekonomian.
“Ya kita membicarakan terkait harmonisasi anggaran yang perlu dilakukan terutama menyikapi situasi,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Menurut Dadan, sesuai keputusan rapat, anggaran yang diterima BGN tetap sesuai dengan yang tertuang dalam APBN 2026, yaitu sebesar Rp 335 triliun.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026,” ujar Dadan.
Dadan menambahkan bahwa pihaknya masih belum akan melakukan perubahan dan menunggu situasi yang lebih stabil.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat membuka peluang pemangkasan anggaran BGN jika harga minyak mentah dunia terus meningkat. Langkah ini dipertimbangkan untuk menghemat APBN dan menekan defisit fiskal.
Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa tekanan harga minyak berpotensi memperlebar defisit APBN. Jika penyesuaian anggaran diperlukan akibat lonjakan harga minyak, langkah penghematan akan diambil.
“Kalau harganya US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih. Kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa ada yang lain kan, bisa penghematan misalnya di MBG,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/3/2026).
Purbaya menambahkan bahwa meskipun program MBG bagus, pemerintah akan mencegah belanja yang tidak mendukung langsung makanan, seperti pembelian motor atau komputer di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kementerian Keuangan mencatat realisasi serapan anggaran untuk program MBG telah mencapai Rp 44 triliun hingga 9 Maret 2026. Program ini telah menjangkau 61,62 juta penerima hingga periode tersebut.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa program MBG dijalankan melalui 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Penerimanya tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan.
“Pada Februari ini sekitar 50 juta siswa dan 10,5 juta penerima yang non-siswa, seperti ibu hamil, ibu menyusui dan juga lansia,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
