Indonesia diminta untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk terkait suplai energi, di tengah situasi global yang tidak menentu. Filipina telah mengumumkan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh tengah berjuang mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa masalah darurat energi bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan lebih kepada ketersediaan pasokan.
"Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada, ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau dibilang darurat, enggak, tetapi kita mesti siap-siap terus ke depan," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa APBN saat ini masih mampu menahan dampak kenaikan harga energi hingga akhir tahun. Namun, keputusan akhir terkait perubahan harga minyak dan subsidi energi tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Purbaya, masih terlalu dini untuk mengubah harga minyak dan subsidi energi dalam APBN. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia.
"Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN, tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan, aman," ucap Purbaya.
"Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100, kan kita hitung rata-rata," imbuh Purbaya.
