Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan defisit sebesar Rp 240,1 triliun per 31 Maret 2026. Nilai ini setara dengan 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, demikian diumumkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Defisit APBN terjadi ketika pendapatan negara lebih rendah dibandingkan pengeluaran atau belanja negara. Data per 31 Maret 2026 menunjukkan bahwa pendapatan negara terkumpul Rp 574,9 triliun, meningkat 10,5% secara tahunan (yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp 815 triliun, mengalami peningkatan signifikan sebesar 31,4% yoy, dilansir dari Detik Finance.
Purbaya menjelaskan bahwa defisit anggaran adalah bagian dari desain perencanaan APBN. "Ketika ada defisit, masyarakat atau bapak ibu jangan kaget karena memang anggaran kita didesain defisit," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (6/4/2026).
Secara lebih rinci, pendapatan negara yang mencapai Rp 574,9 triliun berasal dari berbagai sumber. Penerimaan pajak berkontribusi Rp 394,8 triliun, tumbuh 20,7%. Sementara itu, kepabeanan dan cukai tercatat Rp 67,9 triliun, mengalami penurunan 12,6%, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 112,1 triliun, turun 3%.
Di sisi lain, total belanja negara sebesar Rp 815 triliun didominasi oleh belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 610,3 triliun, naik drastis 47,7%. Adapun transfer ke daerah terealisasi Rp 204,8 triliun, turun 1,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan juga menyoroti pertumbuhan belanja negara yang jauh lebih tinggi. "Belanja negara lebih cepat tumbuh tinggi 31,4% yoy, jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang tumbuhnya 1,4% yoy," kata Purbaya. Ia menambahkan bahwa strategi ini sengaja diterapkan agar belanja dapat tersebar merata sepanjang tahun, sehingga dampak ekonominya lebih signifikan.
"Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ke ekonomi juga lebih bagus," pungkas Purbaya, mengindikasikan optimisme terhadap keberhasilan pendekatan belanja pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional.
