Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran berpotensi memicu kenaikan harga energi dan melemahkan nilai tukar rupiah. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan bahwa ketegangan ini dapat menyebabkan pembengkakan biaya impor energi dan pangan.
Menurut Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, risiko utama dari konflik di Timur Tengah berasal dari potensi gangguan terhadap jalur energi dan perdagangan global, terutama di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Sekitar 20% minyak dunia melewati jalur tersebut.
Shinta menyampaikan kekhawatiran pelaku usaha terkait meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Ketidakpastian ini saja dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global, bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik. Hal ini diungkapkan Shinta kepada detikcom, Senin (9/3/2026).
Sebagai negara importir minyak, Indonesia berpotensi mengalami peningkatan biaya produksi dan penyempitan ruang fiskal jika harga energi global naik di atas asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Selain sektor energi, Apindo juga menyoroti potensi inflasi pangan. Kenaikan harga energi dapat berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan.
Shinta menambahkan, dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama jika terjadi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar. Oleh karena itu, menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi krusial jika konflik meluas.
Dari sisi fiskal, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat jika harga energi tetap tinggi. Shinta menekankan pentingnya pengelolaan risiko ini secara hati-hati oleh pemerintah agar tidak membebani defisit dan pembiayaan utang negara.
Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor kredibel, dan memastikan belanja negara tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar.
Dinamika risk-off global dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah akan memperbesar biaya impor energi dan pangan. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Shinta menjelaskan, dampak terhadap sektor usaha akan bervariasi. Industri dengan ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung. Sektor padat karya juga rentan karena margin tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta gangguan permintaan ekspor.
Meskipun hubungan dagang langsung Indonesia dengan Iran dan Israel relatif terbatas, efek tidak langsung melalui harga energi global, disrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar, dan sentimen pasar keuangan menjadi faktor yang lebih relevan bagi dunia usaha nasional.
Dalam jangka pendek, pelaku usaha fokus pada langkah mitigasi risiko yang realistis dan adaptif. Ini termasuk penyesuaian struktur biaya produksi dan distribusi, peningkatan efisiensi operasional, penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin (termasuk pengelolaan eksposur valas), diversifikasi sumber pasokan, dan pemanfaatan instrumen lindung nilai atau natural hedging.
"Secara keseluruhan, dunia usaha menyikapi kondisi ini dengan pendekatan wait and see but prepared apabila tekanan global berlanjut," kata Shinta.
Apindo mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi dan pangan secara terukur, memperkuat cadangan dan distribusi logistik strategis, memastikan disiplin fiskal dan kebijakan moneter serta pengelolaan utang yang prudent, dan memberikan dukungan terarah kepada sektor ekonomi yang berpotensi terdampak.
