Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi terhadap lonjakan harga bahan baku kabel fiber optik yang mencapai 17 persen pada Selasa (14/4/2026). Kenaikan signifikan ini dipicu oleh eskalasi situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok material infrastruktur.
Dilansir dari Detik iNET, ketegangan harga tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan ekspansi layanan broadband nasional. Para penyedia infrastruktur jaringan kini menghadapi tekanan beban biaya pembangunan yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, mengungkapkan bahwa fluktuasi harga kabel fiber optik dari pihak penyuplai saat ini sudah berada pada level yang tidak wajar. Ia mencatat kenaikan biaya berkisar antara 15 hingga 17 persen dari harga normal di pasar.
Penyebab utama lonjakan ini adalah meroketnya harga komponen turunan seperti High-Density Polyethylene (HDPE) yang berfungsi sebagai lapisan pelindung kabel. Material HDPE yang biasanya dibanderol Rp10.000 per meter, kini mengalami kenaikan harga sekitar Rp1.500 hingga Rp1.700 per meter.
"Secara signifikan harga kabel fiber optik dari supplier saat ini sudah tidak normal. Kenaikannya hampir 15-17 persen," ujar Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy kepada Detik iNET, Selasa (14/4/2026).
Kondisi ini telah dilaporkan secara resmi oleh Apjatel kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, asosiasi berharap adanya koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi atas kendala material ini.
Pelaku industri berharap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat segera menyiapkan langkah intervensi atau skema insentif khusus. Langkah tersebut dianggap krusial agar pembengkakan biaya produksi tidak menghentikan proyek pembangunan infrastruktur digital yang sedang berjalan di berbagai wilayah Indonesia.
Pihak asosiasi tetap menyatakan optimismenya bahwa pemerintah akan memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini. Hal tersebut didasari oleh urgensi ketersediaan jaringan kabel dalam mendukung target akselerasi transformasi digital nasional.
