Indonesia membuka peluang investasi di sektor mineral kritis bagi Amerika Serikat (AS) dan India. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa India akan terlibat dalam pengembangan mineral kritis yang menjadi incaran global.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyampaikan hal ini setelah bertemu dengan Sandeep Poundrik, Secretary, Ministry of Steel, Government of India. Pertemuan tersebut membahas penguatan ketahanan energi nasional dan pembukaan peluang investasi yang berkelanjutan.
Kedua negara berencana menyusun nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan kerja sama. Penandatanganan MoU akan dilakukan di tingkat menteri setelah mencapai kesepakatan.
Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah India akan mendorong perusahaan-perusahaan India untuk berinvestasi di sektor industri logam Indonesia. Selain itu, kedua negara akan menjajaki pengembangan industri logam menjadi peralatan dan barang modal yang dapat diproduksi bersama.
"Jadi di situ kerja sama itu adalah dari India, mereka juga akan mendorong investasi perusahaan-perusahaan India untuk melakukan investasi di Indonesia, terutama di industri logam," ujar Yuliot.
Kerja sama ini juga mencakup pengembangan barang-barang modal melalui riset dan inovasi yang lebih efisien.
Sebelumnya, Indonesia juga telah menjalin kerja sama perdagangan mineral kritis dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini sejalan dengan perjanjian dagang terkait tarif resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (19/2) di Washington D.C.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan mineral kritis tidak diperdagangkan dalam bentuk mentah. Pemerintah akan memastikan investasi asing difokuskan pada pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, sehingga mendukung kebijakan hilirisasi nasional.
"Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita," kata Bahlil.
Bahlil menegaskan tidak ada perubahan kebijakan terkait ekspor mineral mentah. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional dan tidak ada rencana membuka keran ekspor barang mentah.
"Jadi, katakanlah mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi, jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi." tegasnya.
Contoh kerja sama mineral kritis Indonesia-AS yang sudah berjalan adalah investasi Freeport Indonesia dalam pembangunan fasilitas smelter tembaga dengan nilai investasi hampir US$ 4 miliar.
Pemerintah menawarkan dua skema investasi bagi perusahaan AS. Pertama, menawarkan langsung kepada perusahaan-perusahaan AS untuk melakukan eksplorasi. Kedua, melalui kemitraan atau joint venture (JV) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
"Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika," sambungnya.
Indonesia memberikan ruang investasi yang sama kepada seluruh negara untuk bekerja sama dalam pengembangan mineral kritis. Kebijakan pemerintah tidak bersifat eksklusif dan tetap konsisten menjalankan prinsip kerja sama yang terbuka, adil, dan saling menguntungkan dengan seluruh mitra strategis global.
"Kita berikan ruang sama juga dengan negara-negara lain, jadi equity treatment (perlakuan setara) saja," tandas Bahlil.
