Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk meningkatkan peran sebagai aktor sentral pengelolaan ekonomi regional pada Kamis (16/4/2026). Transformasi ini dinilai mendesak guna merespons dinamika kebijakan fiskal nasional.
Penguatan posisi BPD tersebut dipicu oleh adanya tekanan pada Transfer ke Daerah (TKD) serta keterbatasan ruang fiskal di berbagai wilayah. Kondisi ini menuntut lembaga keuangan daerah untuk tidak sekadar berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana pemerintah saja.
Dilansir dari Detik Finance, Agus H. Widodo menegaskan bahwa eksistensi BPD harus melampaui peran intermediasi keuangan yang pasif. Akselerasi aliran dana di tingkat regional kini menjadi tanggung jawab utama bank milik pemerintah daerah tersebut.
"BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah," tegas Agus H. Widodo, Ketua Umum Asbanda dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa bank tersebut harus menjadi penjaga stabilitas likuiditas sekaligus motor pertumbuhan ekonomi.
Implikasi strategis dari kebijakan transfer kas daerah mencakup kapasitas pembangunan serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal. Pemangkasan nilai TKD saat ini dianggap sebagai momentum tepat bagi BPD untuk memperkuat intermediasi pada sektor-sektor produktif.
Asbanda menetapkan tiga arah kebijakan strategis dalam upaya penguatan peran ini. Fokus pertama adalah perbaikan tata kelola dan manajemen risiko untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kredibilitas perbankan daerah.
Langkah kedua melibatkan transformasi digital dan operasional demi efisiensi layanan yang lebih baik. Terakhir, BPD diarahkan untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi daerah melalui dukungan nyata terhadap UMKM dan sektor produktif lainnya.
Sinergi dengan pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan regional secara berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan dana daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan keterbatasan fiskal yang tengah terjadi.
