B57+ Asia Pacific Mitigasi Risiko Geopolitik Melalui Kolaborasi Bisnis

B57+ Asia Pacific jadikan Indonesia pusat koordinasi untuk memperkuat rantai pasok dan investasi antarnegara OKI di tengah ketidakpastian global.

Pembentukan B57+ Asia Pacific Regional Chapter pada Februari 2026 di Jakarta menjadi langkah strategis untuk memitigasi hambatan distribusi dan hubungan bisnis akibat tekanan geopolitik di wilayah Timur Tengah. Indonesia terpilih sebagai pusat koordinasi kawasan untuk memperkuat stabilitas ekonomi melalui kolaborasi lintas sektor yang netral.

Pemilihan Indonesia sebagai titik penting koordinasi didasari oleh kekuatan demografis sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia konsisten menempati posisi tiga besar dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) yang memperkuat pengaruh ekonominya di kancah internasional.

Dilansir dari Detik Finance, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menekankan pentingnya kejelasan strategi jangka pendek dan menengah bagi pelaku usaha. Menurutnya, kerja sama yang mengedepankan aspek bisnis tanpa intervensi politik atau agama akan menciptakan iklim usaha yang lebih stabil.

"Dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa intervensi kepentingan politik atau agama, aktivitas bisnis diharapkan dapat berjalan lebih stabil," kata Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Ketua Umum B57+ Asia Pacific, Arsjad Rasjid, menyatakan bahwa platform ini berfungsi sebagai mitra strategis untuk mendorong perdagangan antar mitra Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Hal ini diwujudkan melalui jaringan bisnis terstruktur dan penguatan investasi lintas negara guna mencapai kesejahteraan yang merata.

B57+ Asia Pacific telah menetapkan empat prioritas konkret untuk memperkuat posisi kawasan. Prioritas tersebut mencakup ketahanan rantai pasok lintas batas, reformasi regulasi berbasis bukti, perluasan peran keuangan syariah, serta penyediaan akses pasar dan permodalan yang lebih luas.

Kehadiran platform ini diharapkan mampu menjembatani prioritas sektor swasta dengan agenda strategis pemerintah. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas kondisi dunia yang saat ini dinilai semakin terfragmentasi oleh berbagai konflik kepentingan global.

Recommended