Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) domestik saat ini berada dalam kondisi aman dan melampaui standar minimum kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).
Kualitas produk energi nasional, baik jenis solar maupun bensin, dipastikan tetap terjaga stabil meski tengah terjadi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dilansir dari Detik Finance, laporan ini mencakup ketahanan energi nasional selama hampir dua bulan sejak pecahnya konflik di Selat Hormuz.
"Dari semua aspek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi alhamdulillah sudah dua bulan, hampir dua bulan ketika kejadian, geopolitik di Timur Tengah tentang Selat Hormuz, kita masih stabil," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (28/4/2026).
Selain ketersediaan produk jadi, kementerian juga memastikan cadangan minyak mentah (crude) untuk operasional kilang dalam negeri tetap berada di atas batas aman. Stabilitas ini dinilai krusial guna menjamin operasional refinery nasional berjalan tanpa hambatan teknis pasokan bahan baku.
Pemerintah kini mulai fokus menekan angka impor liquefied petroleum gas (LPG) yang saat ini mencapai 7 juta ton dari total konsumsi 8,6 juta ton per tahun. Sebagai solusi, pemerintah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dan Dimethyl Ether (DME) berbahan batu bara kalori rendah.
Opsi penggunaan CNG dipertimbangkan karena potensi gas C1 dan C2 di Indonesia yang cukup melimpah. Skema diversifikasi ini rencananya akan menyasar sektor perhotelan, restoran, serta penguatan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) guna mencapai kemandirian energi nasional.
Strategi jangka panjang lainnya mencakup optimalisasi lifting migas serta akselerasi program biodiesel B50 dan bioetanol E20. Uji jalan sektor otomotif menunjukkan penggunaan B50 tidak menimbulkan kendala signifikan pada performa mesin maupun sistem filtrasi bahan bakar kendaraan.
Tahapan berikutnya adalah perluasan implementasi mandatori B50 ke sektor transportasi perkeretaapian melalui uji coba pada unit lokomotif. Langkah-langkah strategis ini ditujukan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor solar di masa mendatang.
