Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) Indonesia telah memicu keluarnya devisa hingga Rp 137 triliun per tahun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa pada Sabtu (2/5/2026).
Dari total nilai devisa yang keluar tersebut, Bahlil merinci bahwa sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun di antaranya merupakan beban subsidi yang ditanggung pemerintah. Besarnya angka ini disebabkan oleh kesenjangan antara kapasitas produksi domestik dan total kebutuhan nasional.
Dilansir dari Detik Finance, kebutuhan LPG di dalam negeri mencapai 8,6 juta ton per tahun. Sementara itu, kemampuan produksi domestik saat ini hanya berada di kisaran 1,6 juta hingga 1,7 juta ton, sehingga pemerintah terpaksa mengimpor sebanyak 7 juta ton setiap tahunnya.
"Kebutuhan kita LPG 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita kapasitas terpasang 1,9 juta (ton), tapi yang bisa produksi hanya 1,6-1,7 juta, maksimum. Jadi, kita impor 7 juta ton per tahun," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Ketergantungan ini terjadi karena karakteristik gas yang dihasilkan di Indonesia didominasi oleh jenis C1 (metana) dan C2 (etana). Padahal, bahan baku utama pembuatan LPG adalah gas jenis C3 (propana) dan C4 (butana) yang ketersediaannya di dalam negeri sangat terbatas.
Bahlil menjelaskan bahwa gas yang melimpah di Indonesia saat ini telah sepenuhnya terserap untuk industri dalam negeri, bahkan 30 persen dari total lifting gas nasional berhasil diekspor. Namun, minimnya kandungan C3 dan C4 membuat produksi LPG mandiri sulit dioptimalkan tanpa inovasi turunan.
Sebagai langkah strategis, pemerintah kini mulai mengembangkan Dimethyl Ether (DME) sebagai gas turunan yang bisa diproduksi dari berbagai bahan baku seperti batu bara. Proyek ini telah dimulai melalui peletakan batu pertama fasilitas produksi di Muara Enim, Sumatra Selatan.
Selain DME, pemerintah juga berencana memperluas penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) yang diklaim memiliki biaya 30 hingga 40 persen lebih murah dibandingkan LPG. Saat ini, penggunaan CNG telah dimulai di sektor restoran dan unit pelayanan gizi gratis.
Kementerian ESDM sedang berupaya mengembangkan kemasan CNG ukuran 3 kilogram agar bisa menjangkau masyarakat luas. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga efisiensi anggaran dan mewujudkan kemandirian energi nasional.
